Puan Maharani: Gotong Royong Publik Kunci Keberhasilan Hadapi Pandemi Covid-19
Selasa, 17 Mei 2022 - 17:52 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, gotong royong kunci keberhasilan menghadapi pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan, gotong royong seluruh pihak selama ini adalah kunci keberhasilan dalam menangani pandemi Covid-19. Akibat kerja keras berbagai pihak, maka kasus penularan Covid-19 bisa ditekan dan umat muslim pun akhirnya bisa merayakan Idul Fitri 1443 H meski secara terbatas.
Hal itu disampaikan dalam pidato Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V pada Selasa (17/5/2022). "Kerja bersama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberikan dampak positif yang memperlihatkan kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap. Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi Pandemi Covid-19," katanya.
Dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, Puan berharap 2023 mendatang pemulihan sosial dan ekonomi sudah akan semakin baik. "Ancaman pandemi Covid-19 pun diharapkan telah berkurang, walaupun tetap perlu di antisipasi," kata politisi PDI-P ini.
Puan menambahkan, Tahun Anggaran 2023 merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global. Selain itu juga untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
Puan pun menekankan, DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. "Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya," kata Puan.
Selain itu, dari sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi.
Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan dalam pidato Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V pada Selasa (17/5/2022). "Kerja bersama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberikan dampak positif yang memperlihatkan kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap. Inilah kekuatan nasional kita, kebersamaan seluruh anak bangsa dan komponen bangsa, yang dipersatukan dalam semangat gotong royong menghadapi Pandemi Covid-19," katanya.
Dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, Puan berharap 2023 mendatang pemulihan sosial dan ekonomi sudah akan semakin baik. "Ancaman pandemi Covid-19 pun diharapkan telah berkurang, walaupun tetap perlu di antisipasi," kata politisi PDI-P ini.
Puan menambahkan, Tahun Anggaran 2023 merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB. Selama ini relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global. Selain itu juga untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
Puan pun menekankan, DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. "Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya," kata Puan.
Selain itu, dari sisi global, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi.
Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat. Kebijakan fiskal harus memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
(cip)
tulis komentar anda