Kartu Prakerja Harus Cepat Dievaluasi demi Nasib Pekerja Ter-PHK
Senin, 22 Juni 2020 - 01:00 WIB
Foto/ilustrasi.SINDOnews
Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kartu Prakerja mendapatkan apresiasi banyak pihak. Sebab temuan itu mengungkap apa yang selama ini hanya menjadi dugaan masyarakat, bahwa banyak persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kehadiran KPK sangat tepat. Seharusnya KPK tidak sekadar melakukan kajian dan merekomendasikan tujuh hal tersebut, tetapi lebih lanjut menyelidiki dugaan adanya kerugian negara dan konflik kepentingan platform digital dalam pelaksanaan Kartu PraKerja ini,” ungkap Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Temuan KPK soal Kartu Prakerja Dinilai Layak Ditindaklanjuti)
Menurut Timboel, pemerintah sudah selayaknya memperbaiki program yang digulirkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Evaluasi harus segera dilakukan karena program tersebut berkaitan dengan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kehadiran KPK sangat tepat. Seharusnya KPK tidak sekadar melakukan kajian dan merekomendasikan tujuh hal tersebut, tetapi lebih lanjut menyelidiki dugaan adanya kerugian negara dan konflik kepentingan platform digital dalam pelaksanaan Kartu PraKerja ini,” ungkap Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Temuan KPK soal Kartu Prakerja Dinilai Layak Ditindaklanjuti)
Menurut Timboel, pemerintah sudah selayaknya memperbaiki program yang digulirkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Evaluasi harus segera dilakukan karena program tersebut berkaitan dengan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lihat Juga :