Distribusi APD Terkendala Birokrasi, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem
Sabtu, 25 April 2020 - 08:48 WIB
“Di era revolusi 4.0 harusnya berimbas pada mental dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance), bukan terpenjara dengan alur birokrasi yang usang," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia melanjutkan, bi masa bencana ini, cepat dan tepat itu harus menjadi tagline bagi gugus tugas covid-19 baik pusat maupun daerah. "Potong alur birokrasi yang memperlama rantai distribusi. Jika cara kemarin gagal, segera evauasi dan perbaiki, jangan malu,” sambungnya.
Ada pun Gugus tugas nasional covid-19 melaporkan sampai saat ini sudah menyalurkan sebanyak 871.150 APD ke berbagai daerah. Proses distribusinya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dikirim oleh pesawat milik TNI untuk wilayah perbatasan dan sulit akses transportasi. Kedua, gugus tugas daerah selain perbatasan mengambil bantuan secara mandiri, yaitu dengan mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mengambil lalu kemudian mendistribusikannya.
“Gugus tugas pasti punya data berapa rumah sakit yang sedang menangani pasien terkonfirmasi maupun PDP, baik di zona merah maupun tidak. Selain itu, data yang didapat seharusnya lengkap seperti kondisi terkini, RS yang terlibat, puskesmas yang tersedia, termasuk kebutuhan APD tiap RS dan Puskesmas," ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, gugus tugas dapat langsung mengirimkan kebutuhan lapangan terutama ke RS dan laboratorium yang menjadi rujukan utama covid-19 berdasarkan prioritas. Dia menambahkan, Gugus tugas daerah tinggal mendistribusikan ke RS dan puskesmas lainnya.
Dia melanjutkan, bi masa bencana ini, cepat dan tepat itu harus menjadi tagline bagi gugus tugas covid-19 baik pusat maupun daerah. "Potong alur birokrasi yang memperlama rantai distribusi. Jika cara kemarin gagal, segera evauasi dan perbaiki, jangan malu,” sambungnya.
Ada pun Gugus tugas nasional covid-19 melaporkan sampai saat ini sudah menyalurkan sebanyak 871.150 APD ke berbagai daerah. Proses distribusinya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dikirim oleh pesawat milik TNI untuk wilayah perbatasan dan sulit akses transportasi. Kedua, gugus tugas daerah selain perbatasan mengambil bantuan secara mandiri, yaitu dengan mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mengambil lalu kemudian mendistribusikannya.
“Gugus tugas pasti punya data berapa rumah sakit yang sedang menangani pasien terkonfirmasi maupun PDP, baik di zona merah maupun tidak. Selain itu, data yang didapat seharusnya lengkap seperti kondisi terkini, RS yang terlibat, puskesmas yang tersedia, termasuk kebutuhan APD tiap RS dan Puskesmas," ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, gugus tugas dapat langsung mengirimkan kebutuhan lapangan terutama ke RS dan laboratorium yang menjadi rujukan utama covid-19 berdasarkan prioritas. Dia menambahkan, Gugus tugas daerah tinggal mendistribusikan ke RS dan puskesmas lainnya.
Lihat Juga :