Distribusi APD Terkendala Birokrasi, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem
Sabtu, 25 April 2020 - 08:48 WIB
Lambatnya distribusi alat pelindung diri (APD) dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di berbagai daerah disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Lambatnya distribusi alat pelindung diri (APD) dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di berbagai daerah disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Kekesalan itu bertambah setelah mendengar keluhan yang sama dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Netty pun menilai pemerintah seperti terus bermain dengan masalah. Dia mengungkapkan, sebelumnya rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada.
"Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya. Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2020).
Sekadar diketahui, Pihak IDI mendapatkan aspirasi dari para dokter di berbagai daerah bahwa distribusi APD masih terhambat salah satunya dikarenakan persoalan birokrasi. Sehingga, dokter di RS meminta bantuan APD kepada IDI. Kemudian IDI melaporkan kondisi tersebut kepada BNPB selaku gugus nasional covid-19.
Netty pun menilai pemerintah seperti terus bermain dengan masalah. Dia mengungkapkan, sebelumnya rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada.
"Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya. Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang,” kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4/2020).
Sekadar diketahui, Pihak IDI mendapatkan aspirasi dari para dokter di berbagai daerah bahwa distribusi APD masih terhambat salah satunya dikarenakan persoalan birokrasi. Sehingga, dokter di RS meminta bantuan APD kepada IDI. Kemudian IDI melaporkan kondisi tersebut kepada BNPB selaku gugus nasional covid-19.
Lihat Juga :