Tingkat Kepercayaan Tinggi, Mahfud Sentil Orang-orang yang Sering Sudutkan Pemerintah
Kamis, 28 April 2022 - 17:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin (Jokowi-Maruf) dari 59,9% menjadi 64%. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin (Jokowi-Maruf) dari 59,9% menjadi 64%. Menurutnya, hasil survei itu membantah tudingan yang sering didengungkan bahwa pemerintah sudah kehilangan kepercayaan publik.
"Saya kira menjadi semacam bantahan terhadap apa yang sering didengang-dengungkan oleh orang-orang tertentu, bahwa pemerintah sudah kehilangan kepercayaan. Justru sekarang naik dari sebelumnya 59,9% menjadi 64%," kata Mahfud dalam rilis survei yang bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi", secara daring, Kamis (28/4/2022).
Selain itu, Mahfud melanjutkan, capaian ini turut memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan pemerintah dalam kasus-kasus tertentu, dapat mempengaruhi sensitivitas publik dalam menilai kinerja pemerintah. "Sudah disebutkan ketika orang ribut ketika orang mau memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu itu pada periode-periode itu turun. Tapi saat presiden mengumumkan tidak itu naik menjadi 64%," katanya.
Mahfud menyoroti gencarnya hoaks bahwa kepercayaan terhadap pemerintah turun hanya karena pernyataannya mengenai Indonesia yang membutuhkan strong leader atau pemimpin kuat. Padahal, ia berbicara dalam konteks Pemilu 2024, di mana Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres atau pun cawapres.
"Misalnya mengatakan itu Menko Polhukam sudah mengatakan bahwa pemerintah gagal, hanya karena saya mengatakan tahun 2024 kita harus memilih pemimpin yang kuat, yang strong leader, karena apa? yang waktu itu presiden yang sekarang (Jokowi) akan berhenti," katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyesalkan bahwa ada beragam berita hoaks yang muncul. Pernyataannya itu banyak diartikan bahwa dirinya menyebut kepemimpinan saat ini lemah. Faktanya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan Jokowi.
Baca juga: Mahfud MD Akui Perbaiki Kinerja Penegakan Hukum Tak Mudah, Ini Alasannya
"Macam-macam berita hoaksnya, Menko Polhukam mengakui pemerintah lemah karena membutuhkan pemimpin yang strong leader. Padahal, itu enggak ada hubungannya, saya mengatakan strong leader karena pada 2024, Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi. Kalau dilihat strongnya, dari kepercayaan publik tinggi," ujar Mahfud.
"Bahkan saya lihat, Januari-Februari, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai yang tertinggi sejak survei 2015," katanya.
"Saya kira menjadi semacam bantahan terhadap apa yang sering didengang-dengungkan oleh orang-orang tertentu, bahwa pemerintah sudah kehilangan kepercayaan. Justru sekarang naik dari sebelumnya 59,9% menjadi 64%," kata Mahfud dalam rilis survei yang bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi", secara daring, Kamis (28/4/2022).
Selain itu, Mahfud melanjutkan, capaian ini turut memberikan keyakinan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan pemerintah dalam kasus-kasus tertentu, dapat mempengaruhi sensitivitas publik dalam menilai kinerja pemerintah. "Sudah disebutkan ketika orang ribut ketika orang mau memperpanjang masa jabatan, menunda pemilu itu pada periode-periode itu turun. Tapi saat presiden mengumumkan tidak itu naik menjadi 64%," katanya.
Mahfud menyoroti gencarnya hoaks bahwa kepercayaan terhadap pemerintah turun hanya karena pernyataannya mengenai Indonesia yang membutuhkan strong leader atau pemimpin kuat. Padahal, ia berbicara dalam konteks Pemilu 2024, di mana Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres atau pun cawapres.
"Misalnya mengatakan itu Menko Polhukam sudah mengatakan bahwa pemerintah gagal, hanya karena saya mengatakan tahun 2024 kita harus memilih pemimpin yang kuat, yang strong leader, karena apa? yang waktu itu presiden yang sekarang (Jokowi) akan berhenti," katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyesalkan bahwa ada beragam berita hoaks yang muncul. Pernyataannya itu banyak diartikan bahwa dirinya menyebut kepemimpinan saat ini lemah. Faktanya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan Jokowi.
Baca juga: Mahfud MD Akui Perbaiki Kinerja Penegakan Hukum Tak Mudah, Ini Alasannya
"Macam-macam berita hoaksnya, Menko Polhukam mengakui pemerintah lemah karena membutuhkan pemimpin yang strong leader. Padahal, itu enggak ada hubungannya, saya mengatakan strong leader karena pada 2024, Pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi. Kalau dilihat strongnya, dari kepercayaan publik tinggi," ujar Mahfud.
"Bahkan saya lihat, Januari-Februari, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai yang tertinggi sejak survei 2015," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda