OTT Bogor, KPK: 8 Orang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan 20 Hari
Kamis, 28 April 2022 - 04:32 WIB
Sebagaimana diketahui sebelumnya, tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk mendapatkan predikat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021.
"Konstruksi perkara sebagai berikut AY sebagai Bupati Bogor ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli Bahuri.
BPK Perwakilan Jawa Barat kata Ketua KPK kemudian melakukan pemeriksaan Entrim terhadap laporan keuangan Pemkab Bogor, terdiri dari AM, ATM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai proyek diantaranya di Dinas Kabupaten PUPR Bogor.
Sekitar Januari 2022 kemudian diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA. Dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit Entrim. AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika ada audit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat Opini Disclaimer.
"AY merespon agar diupayakan bisa mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ungkap Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya berdasarkan keterangan dan bukti yang ada KPK menetapkan 8 tersangka sebagai berikut.
Tersangka pemberi suap adalah AY Bupati Kabupaten Bogor Periode 2018-2023, IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan RT BPK Pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor,"
Sedangkan sebagai penerima suap kata Firli Bahuri ada empat orang. Penerima suap yakni AM Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Kasub Auditorat Jabar 3 Pengendali Teknis, AM Ketua Tim Audit Intern Entrim Kabupaten Bogor, GGTR Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa), dan HNRK Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa).
Penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1 miliar 24 juta terkait dugaan tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021.
Kronologis awal pengungkapan kasus tersebut dimana adanya laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Bogor melalui orang kepercayaan nya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat.
"Kemudian Tim KPK melakukan upaya penyelidikan terkait perkara tersebut," jelas Firli Bahuri.
Namun ternyata para pihak (BPK Perwakilan Jawa Barat) setelah menerima uang langsung kembali ke daerahnya di Bandung Jawa Barat
"Sehingga petugas melakukan teknis petugas ada yang berangkat ke Bandung dan ada yang mencari bukti terkait tindak pidana dugaan korupsi," jelas Firli Bahuri.
Tim KPK kata Firli Bahuri kemudian mengamankan 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang masing-masing ada di kediamannya di Bandung pada 26 April 2022 malam.
Pada saat itu juga dilaksanakan penangkapan di Bandung. Tim juga mengamankan Bupati Bogor dan ASN Kabupaten Bogor di wilayah Cibinong Bogor.
"Mereka diamankan seluruhnya ke KPK untuk pemeriksaan intensif," tutur Firli Bahuri.
"Konstruksi perkara sebagai berikut AY sebagai Bupati Bogor ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Firli Bahuri.
BPK Perwakilan Jawa Barat kata Ketua KPK kemudian melakukan pemeriksaan Entrim terhadap laporan keuangan Pemkab Bogor, terdiri dari AM, ATM, HNRK, GGTR, dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai proyek diantaranya di Dinas Kabupaten PUPR Bogor.
Sekitar Januari 2022 kemudian diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA. Dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit Entrim. AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika ada audit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat Opini Disclaimer.
"AY merespon agar diupayakan bisa mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ungkap Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya berdasarkan keterangan dan bukti yang ada KPK menetapkan 8 tersangka sebagai berikut.
Tersangka pemberi suap adalah AY Bupati Kabupaten Bogor Periode 2018-2023, IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan RT BPK Pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor,"
Sedangkan sebagai penerima suap kata Firli Bahuri ada empat orang. Penerima suap yakni AM Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Kasub Auditorat Jabar 3 Pengendali Teknis, AM Ketua Tim Audit Intern Entrim Kabupaten Bogor, GGTR Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa), dan HNRK Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat (Pemeriksa).
Penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1 miliar 24 juta terkait dugaan tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021.
Kronologis awal pengungkapan kasus tersebut dimana adanya laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Bogor melalui orang kepercayaan nya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat.
"Kemudian Tim KPK melakukan upaya penyelidikan terkait perkara tersebut," jelas Firli Bahuri.
Namun ternyata para pihak (BPK Perwakilan Jawa Barat) setelah menerima uang langsung kembali ke daerahnya di Bandung Jawa Barat
"Sehingga petugas melakukan teknis petugas ada yang berangkat ke Bandung dan ada yang mencari bukti terkait tindak pidana dugaan korupsi," jelas Firli Bahuri.
Tim KPK kata Firli Bahuri kemudian mengamankan 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang masing-masing ada di kediamannya di Bandung pada 26 April 2022 malam.
Pada saat itu juga dilaksanakan penangkapan di Bandung. Tim juga mengamankan Bupati Bogor dan ASN Kabupaten Bogor di wilayah Cibinong Bogor.
"Mereka diamankan seluruhnya ke KPK untuk pemeriksaan intensif," tutur Firli Bahuri.
Lihat Juga :