Survei Indikator Ungkap 59,9% Publik Puas Atas Kinerja Presiden Jokowi

Selasa, 26 April 2022 - 14:30 WIB
Survei Indikator Politik mengungkap kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia masih mendapatkan respons positif dari sebagian besar masyarakat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam memimpin bangsa Indonesia masih mendapatkan respons positif dari sebagian besar masyarakat. Hal ini tergambar dalam hasil survei yang baru dirilis Indikator Politik Indonesia.

Baca juga: Jokowi Minta Kampus Kembangkan Talenta Mahasiswa

"Nah ini kalau kita cek, approval rate presiden di bulan April, yang puas atau sangat puas itu kalau kita total 59,9%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Selasa (26/4/2022).



Sementara kata dia, publik yang menyatakan tidak puas sebesar 30,5 persen dan sangat tidak puas sebesar 8,1 persen. Jika diakumulasikan angkanya sebesar 38,6%.

"Tetapi bagaimana dengan trennya? Trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas 75,3%," ujarnya.

Burhanuddin menyatakan, sepanjang Indikator melakukan survei pada masa pemerintahan Jokowi menjadi presiden, mulai dari Januari 2015 sampai sekarang, Januari 2022 adalah rekor tertinggi.

Selanjutnya, jika dilihat dari sejumlah survei lembaga lain, tren penurunan dari setiap bulannya juga terpotret. Misalnya, Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 sebesar 73,9%.

Kemudian data Indikator pada bulan Februari 71,7%, hingga data yang dikeluarkan SMRC pada bulan Maret 2022 kemarin angkanya menjadi 64,6%. "Jadi memang tren turun ini belum berenti, meskipun masih lebih banyak yang puas," tuturnya.

Adapun kata dia, alasan yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden, yang paling banyak disebut adalah presiden jokowi memberikan bantuan ke rakyat kecil (43,2%) membangun infrasturktur jalan, jembatan, bendungan (25,2%).

Sementara alasan publik yang menyatakan tidak puas paling dominan karena Harga-harga kebutuhan pokok mahal (38,9%). "Kemudian ada juga 9,7 persen yang menganggap pemerintah kuramg berpjhak kepada rakyat kecil, pemberian bantuan tidak merata 8,0 persen," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More