Komitmen Multipihak Implementasikan SDGs melalui Pendekatan Yurisdiksi di Tanah Papua

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam implementasi SDGs membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi. "Hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022," katanya.

Arifin Rudianto mengatakan, dalam implementasi SDGs, pendekatan yurisdiksi memiliki ciri. Antara lain keterlibatan multistakeholder; pengelolaan lanskap terpadu; tujuan keberlanjutan bersama; dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan.

Henderite L Ohee, salah satu tokoh muda Papua menambahkan, modal besar Papua adalah kekayaan sumber daya alam. Untuk mengelola SDM tersebut diperlukan SDM handal yang dapat mengawal perecanaan, implementasi dan pengawasan SDGs. "Kemudian dalam melakukan proses tersebut, perlu pelibatan kelompok masyarakat adat juga yang tidak kalah penting mengakomodir nilai nilai masyarakat adat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif DIPI Prof Jatna Supriatna menyampaikan perlunya inovasi yang siap dan dapat diimplementasikan untuk membangun skema pendanaan besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di antaranya alokasi untuk penelitian dan pengembangan dari berbagai pihak. Prof Jatna juga menyinggung perlu adanya collective action dari seluruh stakeholder untuk saling melengkapi, bekerja sama dalam memanjukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi untuk mencapai target SDGS di tanah Papua.