Lemkapi Apresiasi Kerja Cepat Polri Sikat Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Minggu, 10 April 2022 - 19:09 WIB
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri dan jajarannya atas kerja cepat dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. FOTO/IST
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri dan jajarannya atas kerja cepat dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi yang terjadi di berbagai provinsi. Belasan tersangka telah ditangkap di berbagai daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi terhadap kerja cepat Kapolri dalam merespons kelangkaan BBM di berbagai daerah," ungkap anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini, Minggu (10/4/2022).
Sejauh ini Polri telah menangkap sedikitnya 19 tersangka yang terlibat mengalihkan BBM yang seharusnya untuk kebutuhan rakyat, tapi dialihkan kepada perusahan tambang dan perkebunan di berbagai daerah. Sejumlah Polda yang sudah menjalankan perintah Kapolri ini, dari pengamatan Edi Hasibuan, yakni Polda Sumbar, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Bali, Polda Gorontalo, dan Polda Jambi.
"Kami harapkan semua Polda lainnya bergerak cepat untuk mencegah kelangkahan BBM jenis solar untuk melindungi kebutuhan masyarakat," kata pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Pemerhati kepolisian ini berharap belasan orang yang ditangkap diproses secara hukum dan dijerat dengan hukuman berat. Polri sendiri bakal menjerat pelaku dengan Pasal 40 Ayat 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan 19 tersangka terkait kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang terjadi di enam provinsi. "Kami sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di enam wilayah," kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Baca juga: Minimalisasi Antrean BBM di SPBU, Ini Saran Menteri ESDM
Kebutuhan terhadap BBM bersubsidi saat ini tengah meningkat. Oleh karena itu, kepolisian bakal cepat melakukan penindakan apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
"Subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang perlu subsidi. Seperti yang sudah disampaikan seperti transportasi umum, kemudian UMKM, kemudian masyarakat-masyarakat yang perlu disubsidi pedagang kaki lima, dan sebagainya," kata Kapolri.
"Kami menyampaikan apresiasi terhadap kerja cepat Kapolri dalam merespons kelangkaan BBM di berbagai daerah," ungkap anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini, Minggu (10/4/2022).
Sejauh ini Polri telah menangkap sedikitnya 19 tersangka yang terlibat mengalihkan BBM yang seharusnya untuk kebutuhan rakyat, tapi dialihkan kepada perusahan tambang dan perkebunan di berbagai daerah. Sejumlah Polda yang sudah menjalankan perintah Kapolri ini, dari pengamatan Edi Hasibuan, yakni Polda Sumbar, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Bali, Polda Gorontalo, dan Polda Jambi.
"Kami harapkan semua Polda lainnya bergerak cepat untuk mencegah kelangkahan BBM jenis solar untuk melindungi kebutuhan masyarakat," kata pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Pemerhati kepolisian ini berharap belasan orang yang ditangkap diproses secara hukum dan dijerat dengan hukuman berat. Polri sendiri bakal menjerat pelaku dengan Pasal 40 Ayat 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan 19 tersangka terkait kasus penyelewengan BBM bersubsidi yang terjadi di enam provinsi. "Kami sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di enam wilayah," kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Baca juga: Minimalisasi Antrean BBM di SPBU, Ini Saran Menteri ESDM
Kebutuhan terhadap BBM bersubsidi saat ini tengah meningkat. Oleh karena itu, kepolisian bakal cepat melakukan penindakan apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
"Subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang perlu subsidi. Seperti yang sudah disampaikan seperti transportasi umum, kemudian UMKM, kemudian masyarakat-masyarakat yang perlu disubsidi pedagang kaki lima, dan sebagainya," kata Kapolri.
(abd)
tulis komentar anda