YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja
Minggu, 10 April 2022 - 14:20 WIB
YLBHI menilai revisi UU P3 hanya akal-akalan DPR untuk tidak mengubah UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan MK inskonstitusional. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) M. Isnur mengungkapkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) adalah upaya justifikasi terhadap UU Cipta Kerja yang bermasalah. Pada 7 April 2022, Baleg menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.
Baleg menargetkan pembahasan revisi UU P3 selesai sebelum masa persidangan DPR saat ini berakhir pada 14 April 2022.
"Merespons Revisi UU P3 yang saat ini sedang berjalan, YLBHI menyatakan sikap bahwa Revisi UU P3 merupakan upaya DPR RI dan Pemerintah untuk mensiasati UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Isnur, Minggu (10/4/2022).
Baca juga: Baleg DPR Sepakat UU PPP Direvisi
Ia mengungkapkan siasat ini untuk memberikan justifikasi terhadap UU Ciptaker. "Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR kembali bertindak di luar aturan main negara hukum, di mana putusan MK bersifat mengikat semua orang (erga omnes) khususnya bagi pemerintah," kata dia.
Pemerintah dan DPR, kata Isnur, seharusnya mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker dalam dua hal yaitu melibatkan pastisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh dan menyesuaikan metode penyusunan UU Ciptaker dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baleg menargetkan pembahasan revisi UU P3 selesai sebelum masa persidangan DPR saat ini berakhir pada 14 April 2022.
"Merespons Revisi UU P3 yang saat ini sedang berjalan, YLBHI menyatakan sikap bahwa Revisi UU P3 merupakan upaya DPR RI dan Pemerintah untuk mensiasati UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Isnur, Minggu (10/4/2022).
Baca juga: Baleg DPR Sepakat UU PPP Direvisi
Ia mengungkapkan siasat ini untuk memberikan justifikasi terhadap UU Ciptaker. "Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR kembali bertindak di luar aturan main negara hukum, di mana putusan MK bersifat mengikat semua orang (erga omnes) khususnya bagi pemerintah," kata dia.
Pemerintah dan DPR, kata Isnur, seharusnya mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker dalam dua hal yaitu melibatkan pastisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh dan menyesuaikan metode penyusunan UU Ciptaker dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lihat Juga :