Jawab PKS, Istana Tegaskan Tak Danai Isu Penundaan Pemilu 2024
Senin, 04 April 2022 - 15:10 WIB
Seskab Pramomo Anung memastikan tidak ada anggaran yang dipakai untuk memainkan isu Jokowi 3 periode. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Soal anggaran yang berkaitan dengan wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera . Daam rapat kerja bersama Mensesneg, Seskab, KSP, dan BPIP, Mardani menyampaikan kekhawatirannya secara langsung.
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," tanya Mardani dalam rapat tersebut yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2022).
Mewikili pihak Istana, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menampik kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa pemerintah tak memiliki anggaran sebagaimana dimaksud.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono menjelaskan.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan itu pun menyinggung kembali pernyataan Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali menjawab isu-isu tersebut. Menurutnya, jawaban presiden seharusnya bisa menutup isu ini.
"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tuturnya.
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," tanya Mardani dalam rapat tersebut yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2022).
Baca Juga
Mewikili pihak Istana, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menampik kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa pemerintah tak memiliki anggaran sebagaimana dimaksud.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono menjelaskan.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan itu pun menyinggung kembali pernyataan Presiden Jokowi yang sudah beberapa kali menjawab isu-isu tersebut. Menurutnya, jawaban presiden seharusnya bisa menutup isu ini.
"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tuturnya.
(muh)
tulis komentar anda