Isu 3 Periode, Membuat Penurunan Tingkat Kepuasan Jokowi
Jum'at, 01 April 2022 - 14:58 WIB
DPP Laskar Ganjar Puan (LGP) merasa heran dengan adanya menteri yang mendukung isu jabatan presiden tiga periode. FOTO/IST
JAKARTA - DPP Laskar Ganjar Puan (LGP) merasa heran dengan adanya menteri yang mendukung isu jabatan presiden tiga periode . Isu jabatan Presiden Jokowi tiga periode justru membuat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi menurun.
Ketua Dewan Pembina LGP Mochtar Mohamad mengatakan, dirinya merasa heran adanya menteri yang mengumpulkan kepala desa (kades) untuk mendukung jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Sebaiknya, para menteri tersebut mengurusi pengangguran untuk membuka lapangan pekerjaan, dan permasalah sembako mahal.
Menurut dia, survei SMRC dalam tiga bulan terakhir ada lonjakan sentimen negatif atas kinerja pemerintah dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok dari 27% pada Desember 2021 menjadi 41% pada Maret 2022.
Baca juga: Survei SMRC: Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Jokowi Turun dalam 3 Bulan Terakhir
Penilaian atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga kebutuhan pokok pada Maret 2022 ini, bahkan terburuk dalam 3 tahun terakhir.
"Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan Aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah kabinet yang banyak melakukan manuver politik diluar konstitusi UUD 1945," ujarnya.
Ketua Dewan Pembina LGP Mochtar Mohamad mengatakan, dirinya merasa heran adanya menteri yang mengumpulkan kepala desa (kades) untuk mendukung jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Sebaiknya, para menteri tersebut mengurusi pengangguran untuk membuka lapangan pekerjaan, dan permasalah sembako mahal.
Menurut dia, survei SMRC dalam tiga bulan terakhir ada lonjakan sentimen negatif atas kinerja pemerintah dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok dari 27% pada Desember 2021 menjadi 41% pada Maret 2022.
Baca juga: Survei SMRC: Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Jokowi Turun dalam 3 Bulan Terakhir
Penilaian atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga kebutuhan pokok pada Maret 2022 ini, bahkan terburuk dalam 3 tahun terakhir.
"Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan Aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah kabinet yang banyak melakukan manuver politik diluar konstitusi UUD 1945," ujarnya.
Lihat Juga :