Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, DPR: Pastikan Tak Terpapar Ajaran Terlarang
Kamis, 31 Maret 2022 - 21:31 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Selain itu Jenderal Andika membolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI .
Baca juga: AH Nasution, Jenderal Besar Anti-PKI Kebanggaan TNI
Hal ini disampaikan Jenderal Andika saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI, dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto memandang, selama ini perekrutan calon prajurit TNI sudah sangat ketat, dengan mempertimbangan segala aspek.
"Saya rasa TNI selama ini telah memiliki standar penerimaan calon Prajurit TNI yang sangat ketat. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik itu aspek fisik, nilai akademis ataupun wawasan kebangsaan," kata Anton saat dihubungi, Kamis (31/3/2022).
Untuk itu Anton menyampaikan pesan, bahwa dalam melakukan tes wawasan kebangsaan, perlu dipastikan agar calon prajurit agar tidak terpapar paham-paham dan ajaran-ajaran terlarang.
"Dalam tes wawasan kebangsaan, TNI harus memastikan calon prajurit TNI tidak terpapar pemikiran Leninisme, komunisme dan Marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS Nomor 25/1966," pesannya.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, sejarah kelam PKI tahun 1965 adalah pelajaran penting untuk bangsa ini. Dan segenap warga negara harus menjaga nilai-nilai kebangsaan, jangan sampai ideologi terlarang kembali bangkit.
"Jangan sampai paham paham idiologi terlarang bangkit kembali di Indonesia. Sejarah kelam PKI tahun 1965 cukup menjadi sejarah perjalanan Bangsa Indonesia," tandas Anton.
Baca juga: AH Nasution, Jenderal Besar Anti-PKI Kebanggaan TNI
Hal ini disampaikan Jenderal Andika saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI, dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto memandang, selama ini perekrutan calon prajurit TNI sudah sangat ketat, dengan mempertimbangan segala aspek.
"Saya rasa TNI selama ini telah memiliki standar penerimaan calon Prajurit TNI yang sangat ketat. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik itu aspek fisik, nilai akademis ataupun wawasan kebangsaan," kata Anton saat dihubungi, Kamis (31/3/2022).
Untuk itu Anton menyampaikan pesan, bahwa dalam melakukan tes wawasan kebangsaan, perlu dipastikan agar calon prajurit agar tidak terpapar paham-paham dan ajaran-ajaran terlarang.
"Dalam tes wawasan kebangsaan, TNI harus memastikan calon prajurit TNI tidak terpapar pemikiran Leninisme, komunisme dan Marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS Nomor 25/1966," pesannya.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, sejarah kelam PKI tahun 1965 adalah pelajaran penting untuk bangsa ini. Dan segenap warga negara harus menjaga nilai-nilai kebangsaan, jangan sampai ideologi terlarang kembali bangkit.
"Jangan sampai paham paham idiologi terlarang bangkit kembali di Indonesia. Sejarah kelam PKI tahun 1965 cukup menjadi sejarah perjalanan Bangsa Indonesia," tandas Anton.
(maf)
tulis komentar anda