Ali Masykur Musa: Pluralisme Menjadikan NKRI Bangsa Besar
Rabu, 30 Maret 2022 - 09:22 WIB
Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan pluralisme menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan pluralisme menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Menurut dia, pluralisme suatu keharusan di sebuah negara yang berlandaskan Pancasila ini.
"Maka dari itu, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan kebangsaan yang sangat majemuk (plural) harus menjadi komitmen semua pihak. Karena (pluralisme) Indonesia menjadi bangsa yang besar," katanya dalam acara Ngaji Kebangsaan secara virtual, Selasa (29/3/2022) malam.
"Lantas prinsip ini termaktub dalam naskah konstitusi Negara Madinah yang pada 622 Masehi atau tahun pertama hijriah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan pelbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yatsrib, yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah," tambahnya dalam acara bertajuk Syarah Alinea ke-Empat UUD NKRI Tahun 1945 ini.
Piagam Madinah merupakan upaya Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa dengan orang Yahudi di masa itu. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW tersebut, terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan.
Seperti catatan sejarah ketika pada pembukaan UUD 1945, sebagian saudara sebangsa kita dari Indonesia bagian wilayah timur meminta agar pada tujuh kata sesudah kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" dihapus. Tujuh kata tersebut ialah "dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluknya."
Setelah dilakukan konsultasi dengan para tokoh Islam seperti KH Hasyim Asy'ari dan tokoh lainnya, pada akhirnya pun disetujui tujuh kata tersebut dibuang. Mempertahankan tujuh kata dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa.
Ali Masykur pun melanjutkan, diterangkan dalam kitab al-Mufaashal fii Fiqh aad-Da'wah, (Abul Qasim al-Amadi). (Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang atau setiap komunitas ; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif suka tidak- suka, atau faktor keturunan, atau status sosial, kaya-miskin, kuat-lemah ; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah, dan ciptaan-Nya).
Dengan kata lain yang menjadi unsur pertama ialah kesetaraan, sebagaimana dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum 30: ayat 22 yang berbunyi ;
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum 30 : 22).
Adapun lima poin pembahasan yang dipaparkan Ali Masykur Musa dalam program Ngaji Kebangsaan pada Selasa 29 Maret 2022, di antaranya ; Syarah 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa/At-Tauhid), Syarah 2 (Kemanusiaan/al-Insaniyah), Syarah 3 (Persatuan/al-wihdah, al-ukhuwwah), Syarah 4 (Kerakyatan/ar-Raiyyah), dan Syarah 5 (Keadilan/al-A'dalah). Ali Masykur Musa pernah juga dinobatkan gelar sebagai tokoh pluralisme pada 2013.
"Maka dari itu, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan kebangsaan yang sangat majemuk (plural) harus menjadi komitmen semua pihak. Karena (pluralisme) Indonesia menjadi bangsa yang besar," katanya dalam acara Ngaji Kebangsaan secara virtual, Selasa (29/3/2022) malam.
"Lantas prinsip ini termaktub dalam naskah konstitusi Negara Madinah yang pada 622 Masehi atau tahun pertama hijriah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan pelbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yatsrib, yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah," tambahnya dalam acara bertajuk Syarah Alinea ke-Empat UUD NKRI Tahun 1945 ini.
Piagam Madinah merupakan upaya Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa dengan orang Yahudi di masa itu. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW tersebut, terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan.
Seperti catatan sejarah ketika pada pembukaan UUD 1945, sebagian saudara sebangsa kita dari Indonesia bagian wilayah timur meminta agar pada tujuh kata sesudah kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" dihapus. Tujuh kata tersebut ialah "dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluknya."
Setelah dilakukan konsultasi dengan para tokoh Islam seperti KH Hasyim Asy'ari dan tokoh lainnya, pada akhirnya pun disetujui tujuh kata tersebut dibuang. Mempertahankan tujuh kata dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa.
Ali Masykur pun melanjutkan, diterangkan dalam kitab al-Mufaashal fii Fiqh aad-Da'wah, (Abul Qasim al-Amadi). (Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang atau setiap komunitas ; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif suka tidak- suka, atau faktor keturunan, atau status sosial, kaya-miskin, kuat-lemah ; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah, dan ciptaan-Nya).
Dengan kata lain yang menjadi unsur pertama ialah kesetaraan, sebagaimana dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum 30: ayat 22 yang berbunyi ;
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum 30 : 22).
Adapun lima poin pembahasan yang dipaparkan Ali Masykur Musa dalam program Ngaji Kebangsaan pada Selasa 29 Maret 2022, di antaranya ; Syarah 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa/At-Tauhid), Syarah 2 (Kemanusiaan/al-Insaniyah), Syarah 3 (Persatuan/al-wihdah, al-ukhuwwah), Syarah 4 (Kerakyatan/ar-Raiyyah), dan Syarah 5 (Keadilan/al-A'dalah). Ali Masykur Musa pernah juga dinobatkan gelar sebagai tokoh pluralisme pada 2013.
(rca)
tulis komentar anda