Ajak Ormas Islam Kawal RUU HIP, Wantim MUI Waspadai Pengesahan Diam-diam

"Jadi, tetap harus dikawal jangan sampai misalnya kita lengah juga karena sekarang ini gejala dari DPR maupun pemerintah kalau masyarakatnya sudah diam, tiba-tiba di undang-undangkan saja tapi konsultasi dengan masyarakat dengan publik," jelasnya.

Pengawalan dilakukan, kata Azyumardi, agar penetapan atau pembahasan tidak dapat dilakukan secara diam-diam oleh DPR maupun pemerintah. Seperti pada pembahasan Undang-Undang KPK yang baru dan RUU Minerba.

"Ini sudah ada tanda-tandanya sebelumnya yaitu RUU KPK berlangsung seperti itu, penetapan revisi Undang-Undang Minerba juga seperti itu, penetapan undang-undang mengenai pengelolaan keuangan pandemi juga begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita punya kewajiban untuk tetap menjaga dan mengawasinya," tandasnya.