Sekjen PDIP Dukung Presiden Jokowi Evaluasi Menteri
Selasa, 29 Maret 2022 - 01:17 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo memiliki hak mengambil keputusan untuk mengevaluasi kerja para Menterinya. Karena sejak awal, Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada menterinya.
"Pak jokowi punya instrumen yang cukup untuk mengambil keputusan termasuk melakukan evaluasi atas kerja para menterinya karena sejak awal Presiden sudah memberikan arahan kepada para menteri," kata Hasto pada Senin (28/3/2022).
Hasto mengatakan, model kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah turun langsung dan memantau situasi pada masalah tertentu. Seperti kasus kelangkaan dan harga minyak goreng yang tinggi di pasar.
"Kita melihat model kepemimpinan Pak Jokowi yang melihat antrean minyak goreng, melihat kepemimpinan yang door to door bahkan Pak jokowi juga datang ke pasar," ujarnya.
Dia menjelaskan, evaluasi dan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden yang bersifat rahasia. "Evaluasi dan reshuffle dari jajaran kementerian itu merupakan hak prerogratif Presiden," jelasnya.
Menurut Hasto, prioritas utama dari Presiden Joko Widodo saat ini yaitu memulihkan perekonomian rakyat sekaligus menjaga keseimbangan harga pasar.
"Skala prioritas adalah membantu rakyat memulihkan perekonomian rakyat sambil tetap menjaga keseimbangan harga," ucapnya.
"Pak jokowi punya instrumen yang cukup untuk mengambil keputusan termasuk melakukan evaluasi atas kerja para menterinya karena sejak awal Presiden sudah memberikan arahan kepada para menteri," kata Hasto pada Senin (28/3/2022).
Hasto mengatakan, model kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah turun langsung dan memantau situasi pada masalah tertentu. Seperti kasus kelangkaan dan harga minyak goreng yang tinggi di pasar.
"Kita melihat model kepemimpinan Pak Jokowi yang melihat antrean minyak goreng, melihat kepemimpinan yang door to door bahkan Pak jokowi juga datang ke pasar," ujarnya.
Dia menjelaskan, evaluasi dan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden yang bersifat rahasia. "Evaluasi dan reshuffle dari jajaran kementerian itu merupakan hak prerogratif Presiden," jelasnya.
Menurut Hasto, prioritas utama dari Presiden Joko Widodo saat ini yaitu memulihkan perekonomian rakyat sekaligus menjaga keseimbangan harga pasar.
"Skala prioritas adalah membantu rakyat memulihkan perekonomian rakyat sambil tetap menjaga keseimbangan harga," ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda