Ketua KPK Merasa Aneh Minyak Goreng dan Batu Bara Langka
Senin, 21 Maret 2022 - 20:10 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku aneh mendengar batu bara hingga minyak goreng di Indonesia langka. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku aneh mendengar batu bara hingga minyak goreng di Indonesia langka. Padahal, kebun sawit terbesar ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia.
"Aneh saya bilang kalau batu bara langka di sini. Wong kita produksi terbesar batu bara. Begitu juga minyak goreng. Sawit itu, terbesar di dunia ini adalah Indonesia," ungkap Firli saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali yang ditayangkan oleh akun YouTube milik Pemerintah Provinsi Bali, Senin (21/3/2022).
Mendapati laporan kelangkaan minyak goreng di Indonesia, Firli mengaku langsung mengajak rapat sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; hingga Menteri Perdagangan, M Lutfi.
"Makanya, kemarin 9 Maret, saya mohon maaf, saya ajak rapat Menko Ekonomi, Mentan, Menperin, Mendag, Dirut Bulog, Kepala Badan Pangan Nasional, saya ajak rapat. Saya bilang sama Pak Airlangga, 'Pak Airlangga kita rapat saya bilang masalah minyak goreng ini'. Karena Indonesia produksi terbesar hasil sawit. Masa minyak goreng langka," imbuhnya.
Firli memaparkan beberapa opsi dalam rapat tersebut untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Salah satunya, dengan membangun sistem nasional neraca komoditas. Sistem itu untuk mengetahui berapa jumlah produk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. "Nah, kalau kurang berarti impor, kalau impor siapa pengimpornya, setelah diimpor, masuk ke Indonesia, apakah digunakan untuk industri atau konsumsi masyarakat, semua terbuka. Yang disebut dengan sistem nasional neraca komoditas. Harga harus dikendalikan," kata Firli.
Menurut Firli, jika Domestik Market Obligation (DMO) untuk minyak di Indonesia hanya ada 9.300, sementara untuk luar negeri 18.300 lebih, pasti ada potensi kecurangan. Oleh karenanya, pengusaha nakal minyak goreng tersebut harus ditertibkan. "Saya bilang waktu itu, Pak Menteri Perdagangan, saya bilang, Bapak harus kerja sama dengan Kapolri, karena penimbunan dan kelangkaan bukan urusan KPK, belum tentu ada korupsinya, itu tindak pidana umum. Kerja, cek," ungkapnya.
Lebih lanjut, Firli juga meminta Menteri Perdagangan, M Lutfi untuk memanggil para pengindustri atau pengelola minyak goreng. Hal itu dianggap Firli penting untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia. "Menteri perdagangan, panggil dong, para pengindustri, pembuat minyak goreng. Faktanya saya bilang Bimoli tidak ada di lapangan. Rose Brand, Tropical, Filma tidak ada di lapangan. Padahal saya lihat sebelumnya banyak," ungkap Firli
"Ke mana sekarang saya bilang. Tinggal panggil aja yang punya Filma, Bimoli, Tropical, Rose Brand, ajak bicara, kenapa langka. Kan pemerintah tinggal koordinasi aja sebenarnya, mengatur regulasi, kalau regulasi belum ada, kita buat regulasinya," sambungnya.
Firli bersyukur saat ini minyak goreng sudah mulai kembali ada di pasaran. Namun demikian, Firli tetap menagih janji Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang akan memaparkan data minyak goreng di Indonesia. "Pak Menko Ekonomi janji sama saya, begitu clear semua, dilakukan upaya-upaya, nanti mereka akan paparkan kepada KPK. Itulah juga tugas ke KPK. KPK sekarang juga harus sensitif," ucapnya.
"Aneh saya bilang kalau batu bara langka di sini. Wong kita produksi terbesar batu bara. Begitu juga minyak goreng. Sawit itu, terbesar di dunia ini adalah Indonesia," ungkap Firli saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali yang ditayangkan oleh akun YouTube milik Pemerintah Provinsi Bali, Senin (21/3/2022).
Mendapati laporan kelangkaan minyak goreng di Indonesia, Firli mengaku langsung mengajak rapat sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; hingga Menteri Perdagangan, M Lutfi.
"Makanya, kemarin 9 Maret, saya mohon maaf, saya ajak rapat Menko Ekonomi, Mentan, Menperin, Mendag, Dirut Bulog, Kepala Badan Pangan Nasional, saya ajak rapat. Saya bilang sama Pak Airlangga, 'Pak Airlangga kita rapat saya bilang masalah minyak goreng ini'. Karena Indonesia produksi terbesar hasil sawit. Masa minyak goreng langka," imbuhnya.
Firli memaparkan beberapa opsi dalam rapat tersebut untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Salah satunya, dengan membangun sistem nasional neraca komoditas. Sistem itu untuk mengetahui berapa jumlah produk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. "Nah, kalau kurang berarti impor, kalau impor siapa pengimpornya, setelah diimpor, masuk ke Indonesia, apakah digunakan untuk industri atau konsumsi masyarakat, semua terbuka. Yang disebut dengan sistem nasional neraca komoditas. Harga harus dikendalikan," kata Firli.
Menurut Firli, jika Domestik Market Obligation (DMO) untuk minyak di Indonesia hanya ada 9.300, sementara untuk luar negeri 18.300 lebih, pasti ada potensi kecurangan. Oleh karenanya, pengusaha nakal minyak goreng tersebut harus ditertibkan. "Saya bilang waktu itu, Pak Menteri Perdagangan, saya bilang, Bapak harus kerja sama dengan Kapolri, karena penimbunan dan kelangkaan bukan urusan KPK, belum tentu ada korupsinya, itu tindak pidana umum. Kerja, cek," ungkapnya.
Lebih lanjut, Firli juga meminta Menteri Perdagangan, M Lutfi untuk memanggil para pengindustri atau pengelola minyak goreng. Hal itu dianggap Firli penting untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia. "Menteri perdagangan, panggil dong, para pengindustri, pembuat minyak goreng. Faktanya saya bilang Bimoli tidak ada di lapangan. Rose Brand, Tropical, Filma tidak ada di lapangan. Padahal saya lihat sebelumnya banyak," ungkap Firli
"Ke mana sekarang saya bilang. Tinggal panggil aja yang punya Filma, Bimoli, Tropical, Rose Brand, ajak bicara, kenapa langka. Kan pemerintah tinggal koordinasi aja sebenarnya, mengatur regulasi, kalau regulasi belum ada, kita buat regulasinya," sambungnya.
Firli bersyukur saat ini minyak goreng sudah mulai kembali ada di pasaran. Namun demikian, Firli tetap menagih janji Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang akan memaparkan data minyak goreng di Indonesia. "Pak Menko Ekonomi janji sama saya, begitu clear semua, dilakukan upaya-upaya, nanti mereka akan paparkan kepada KPK. Itulah juga tugas ke KPK. KPK sekarang juga harus sensitif," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda