Atasi Stunting, Pemda Sesuaikan RAN PASTI dengan Karakteristik Masing-Masing Daerah

JAKARTA - Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sudah sangat detail dalam hal kegiatan, sasaran, dan indikatornya. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) tak perlu membuat Rencana Aksi Daerah (RAD).

RAN PASTI menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. RAN PASTI sebagai upaya pemerintah pusat mengonsolidasikan atau mengonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran yang termasuk di dalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.

"RAN PASTI ini sebenarnya turunan juga dari Stranas sebetulnya. Jadi kita tiga tahun ini punya strategi nasional. Di daerah memang tidak diperlukan RAD. Arahan dalam RAN PASTI ini disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing," jelas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, dalam acara Sosialisasi RAN PASTI Regional I, Selasa (8/3/2022).





Dalam acara yang diadakan hybrid di Jakarta dan daring melalui zoom meeting dan live streaming di akun YouTube BKKBNOfficial, tersebut, Suprayoga Hadi menambahkan, tiap daerah berbeda-beda dan pihaknya menyadari bahwa upaya percepatannya sudah tidak lama lagi untuk mencapai 14%. "Nanti kita lihat dari data yang akan kita sampaikan seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jambi ada beberapa yang sudah mendekati belasan persen dalam hal ini."

Hal itu, katanya, berbeda dengan yang masih di atas 25%. Jadi nanti akan ada perbedaan treatment antara satu daerah dengan daerah lain. "Jadi mudah-mudahan ini menjadi guideline bersama. RAN PASTI ini untuk diterjemahkan dikonversi menjadi rencana di masing-masing daerah sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah," ujarnya.

Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan RAN PASTI. Pertama, dengan pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu yaitu pencegahan lahirnya bayi stunted dan penanganan balita stunting.

Kedua, melalui pendekatan multi sektor dan multipihak melalui PENTAHELIX yaitu menyediakan platform kerja sama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media).

Ketiga, pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif yang berfokus pada program inkubasi yang memperhatikan kesehatan dan kecukupan gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta dan balita didukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bansos.