Soal Nama Soeharto, Mahfud MD Bersikukuh Keppres Hari Kedaulatan Negara Tepat
Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:53 WIB
Sebelumnya, Mahfud menjelaskan alasan keppres tidak mencantumkan nama Soeharto. Menurut Mahfud, bukan cuma nama Soeharto yang tak ada di keppres tersebut. Yang dicantumkan hanya pimpinan negara.
"Dan yang disebut itu hanya pimpinan negara, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kemudian Panglima Jenderal Soedirman sebagai penggerak. Yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan dalam keppres tersebut. Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo tidak disebutkan," tulis Mahfud, Kamis (3/3/2022).
Penjelasan itu direspons Fadli Zon. Menurut Waketum Partai Gerindra itu, Soeharto punya peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli meminta Mahfud tak membelokkan sejarah.
"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!," kata Fadli di twitternya,” tulis dia.
Karena itu, Fadli minta agar keppres direvisi karena kesalahannya dianggap fatal. ”Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd,” cuit Fadli.
"Dan yang disebut itu hanya pimpinan negara, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kemudian Panglima Jenderal Soedirman sebagai penggerak. Yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan dalam keppres tersebut. Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Oerip Soemohardjo tidak disebutkan," tulis Mahfud, Kamis (3/3/2022).
Penjelasan itu direspons Fadli Zon. Menurut Waketum Partai Gerindra itu, Soeharto punya peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli meminta Mahfud tak membelokkan sejarah.
"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Sukarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Sukarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!," kata Fadli di twitternya,” tulis dia.
Karena itu, Fadli minta agar keppres direvisi karena kesalahannya dianggap fatal. ”Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd,” cuit Fadli.
(muh)
Lihat Juga :