ICMI Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Menag Yaqut
Jum'at, 25 Februari 2022 - 14:28 WIB
ICMI mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menag Yaqut Cholil Qoumas menyusul polemik suara azan dan gonggongan anjing. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bereaksi keras terhadap pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. ICMI mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menag.
"Presiden (Jokowi) perlu mengkoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (Menteri Agama Yaqut) agar tidak menimbulkan keresahan umat (Islam)," kata Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/2/2022).
Menurut Andi Anzhar, ICMI menangkap keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kata dia, sebagai menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas, seyogyanya membuat pernyataan yang sejuk, damai, dan arif.
"Seharusnya menteri agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam)," cetusnya.
Waketum ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menandaskan, mungkin maksud dan tujuannya Menag Yawut baik. Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan suara azan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat.
Untuk itu, ICMI meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Menag Yaqut. Bahkan bila perlu menggantinya dengan sosok yang baik dan diterima umat Islam sebagai mayoritas, bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian menteri agama itu sangat penting, sambung mantan Anggota DPR ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) itu.
Baca juga: Penjelasan Lengkap Menag Yaqut terkait Polemik Suara Azan dan Gonggongan Anjing
"ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presidenlah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat," kata ," putra mantan Jaksa Agung RI, Andi M Ghalib ini.
"Presiden (Jokowi) perlu mengkoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (Menteri Agama Yaqut) agar tidak menimbulkan keresahan umat (Islam)," kata Wakil Ketua Umum ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/2/2022).
Menurut Andi Anzhar, ICMI menangkap keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Kata dia, sebagai menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas, seyogyanya membuat pernyataan yang sejuk, damai, dan arif.
"Seharusnya menteri agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam)," cetusnya.
Waketum ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menandaskan, mungkin maksud dan tujuannya Menag Yawut baik. Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan suara azan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat.
Untuk itu, ICMI meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Menag Yaqut. Bahkan bila perlu menggantinya dengan sosok yang baik dan diterima umat Islam sebagai mayoritas, bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian menteri agama itu sangat penting, sambung mantan Anggota DPR ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) itu.
Baca juga: Penjelasan Lengkap Menag Yaqut terkait Polemik Suara Azan dan Gonggongan Anjing
"ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presidenlah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat," kata ," putra mantan Jaksa Agung RI, Andi M Ghalib ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda