Pentingnya Prodi Environmental Diplomacy untuk Atasi Hegemoni Ilmu LHK
Minggu, 14 Juni 2020 - 19:01 WIB
Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman, Rektor IPB Arif Satria, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dosen, alumni se Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL. Untuk itu Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy.
Menurut Siti, bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.
Siti Nurbaya menyatakan, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah itu'. Isu lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.
Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI utk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yg sedang dihadapi Indonesia. "Bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesi," ucapnya.
Secara khusus Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.
Menurut Siti, bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.
Siti Nurbaya menyatakan, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah itu'. Isu lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.
Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI utk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yg sedang dihadapi Indonesia. "Bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesi," ucapnya.
Secara khusus Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.
Lihat Juga :