Pentingnya Prodi Environmental Diplomacy untuk Atasi Hegemoni Ilmu LHK
Minggu, 14 Juni 2020 - 19:01 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy seperti diutarakan Rektor IPB. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, pentingnya pengembangan studi environmental diplomacy seperti diutarakan Rektor IPB dan telah dibahas oleh IPB dan UI untuk pengembangannya, karena hal tersebut sangat penting agar terhindar dari perilaku hegemonial atas sumberdaya alam dan lingkungan, yang dapat mengancam keilmuan.
"Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik," ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada halal bihalal on-line yang diselenggarakan Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL) IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu 13 Juni 2020.
(Baca juga: Indonesia Jadi Perhatian Dunia Terkait Lingkungan dan Hutan)
Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman, Rektor IPB Arif Satria, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dosen, alumni se Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL. Untuk itu Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy.
Menurut Siti, bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.
Siti Nurbaya menyatakan, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah itu'. Isu lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.
Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI utk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yg sedang dihadapi Indonesia. "Bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesi," ucapnya.
Secara khusus Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.
"Karena ciri hegemoni itu juga seolah akan dibawa kepada perspektif ilmiah seperti terkait metodologi, definisi dan batasan ilmiah tentang hutan, hutan primer, deforestasi dan sebagainya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Seharusnya pendidikan, teknologi dan lingkungan adalah subyek yang netral, bukan subyek yang mengandung polaritas politik," ujar Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada halal bihalal on-line yang diselenggarakan Himpunan Alumni Program Studi Lingkungan (HA PSL) IPB dan Program Studi (PS) S2/S3 PSL IPB, dan Ecologica mahasisa S2-S3 PSL IPB, Sabtu 13 Juni 2020.
(Baca juga: Indonesia Jadi Perhatian Dunia Terkait Lingkungan dan Hutan)
Hadir dalam halal bihahal ini, Rektor Universitas Tirtayasa, Fatah Sulaiman, Rektor IPB Arif Satria, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dosen, alumni se Indonesia, dan mahasiswa S2/S3 PSL. Untuk itu Menteri LHK menyambut baik, sangat mendukung dan akan turut memfasilitasi peminatan studi Environmental Diplomacy.
Menurut Siti, bidang ini perlu segera dibuka di PSL IPB dan bersama UI sesuai rencana Rektor IPB karena kuatnya indikasi hegemonial untuk mengontrol Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan yang harus dapat diatasi dengan baik.
Siti Nurbaya menyatakan, persoalan dan masalah kebakaran hutan, metode ilmiah analisis iklim dan karhutla serta metode analisis deforestasi adalah yang utama saat ini sedang dalam 'pertarungan hegemonial ilmiah itu'. Isu lain yang penting untuk diantisipasi berikutnya adalah persoalan carbon pricing dan natural capital.
Dengan gambaran itu Menteri LHK menyatakan dukungan penuh kepada IPB dan UI utk penyiapan program-program studi yang relevan menjawab masalah yg sedang dihadapi Indonesia. "Bahwa perjuangan kita menjaga lingkungan dan sumberdaya alam dengan segala relevansinya itu, pada dasarnya adalah mandat mulia Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesi," ucapnya.
Secara khusus Menteri Siti juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang dikelola dengan langkah-langkah pemerintah bersama masyarakat pada aspek lingkungan menegaskan pentingnya untuk aktualisasi tata kelola atau governance aspek lingkungan, atau environmental governance.
tulis komentar anda