Kebut RUU TPKS, Pemerintah-DPR Gelar Raker Mulai Besok Meski Reses

JAKARTA - Pemerintah dan DPR mengejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS ) pada pertengahan Maret 2022.

Meski sudah memasuki masa reses, DPR dan pemerintah tetap akan menggelar rapat kerja dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS mulai Rabu, 23 Februari 2022 besok. Terkait agenda tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah merilis izin prinsip RUU TPKS dibahas pada masa reses.



Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej berharap pembahasan DIM tuntas besok dan langsung mendapat persetujuan tingkat pertama.





“Target kita, RUU ini bisa disahkan pada masa persidangan IV pertengahan Maret 2022,” kata Eddy -sapaan Edward, Selasa (22/2/2022).

DIM RUU TPKS dari pemerintah terdiri atas 588 poin. Ini adalah hasil pembahasan maraton Gugus Tugas lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk pemerintah sejak tahun lalu.

Berikut perjalanan RUU TPKS versi Eddy Hiariej:

• Mei 2021: Kepala Staf Presiden Moeldoko membentuk Gugus Tugas Pemerintah untuk RUU TPKS yang diketuai Eddy Hiariej.