Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Sabtu, 19 Februari 2022 - 07:35 WIB
"Itu yang kita minta nanti ke KPU baru. Dengan cara melihat memetakan PKPU yang sebelumnya dan di mana dia bisa melakukan terobosan supaya dapat dilakukan efisiensi dan efektivitas di setiap tahapan," jelasnya.
Selain itu soal anggaran, Saan menjelaskam bahwa KPU telah mengajukan Rp 76 triliun anggaran untuk lembaga KPU. Dalam situasi pandemi ini rasanya anggaran itu sangat besar, belum anggaran Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), anggaran pemilu dan juga pilkada.
"Jadi untuk anggaran penyelenggaran pemilu aja itu bisa diatas Rp 100 triliun untuk anggara pemilu saja diluar anggaran pilkada, nah itu jadi terlalu besar. Jadi jangan sampai KPU ngotot dengan anggaran itu pemerintah enggak ada nnti menghambat proses pemilu. Jadi akhirnya muncul spekulasi lagi enggak ada anggaran pemilunya kita tunda, misalnya gitu, nah itu jangan sampe muncul anggran seperti itu," terangnya.
Oleh karena itu, legislator Dapil Jawa Barat ini menambahkan, DPR mengusulkan agar tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni 2022, verifikasi parpol peserta pemilu digelar Agustus 2022, dan sebaiknya verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi guna menghemat biaya.
"Verifikasi faktual menggunakan anggaran yg luar biasa, bisa enggak menggunakan teknologi informasi terkait soal verifikasi faktual jadi tidak perlu datang ke lapangan. Datang ke rumah satu-satu memilih, tapi dia bisa melakukan verifikasi secara digital menggunakan teknologi, itu juga akan mmeberikan dampak efisiensi anggaran," pungkas Saan.
Selain itu soal anggaran, Saan menjelaskam bahwa KPU telah mengajukan Rp 76 triliun anggaran untuk lembaga KPU. Dalam situasi pandemi ini rasanya anggaran itu sangat besar, belum anggaran Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), anggaran pemilu dan juga pilkada.
"Jadi untuk anggaran penyelenggaran pemilu aja itu bisa diatas Rp 100 triliun untuk anggara pemilu saja diluar anggaran pilkada, nah itu jadi terlalu besar. Jadi jangan sampai KPU ngotot dengan anggaran itu pemerintah enggak ada nnti menghambat proses pemilu. Jadi akhirnya muncul spekulasi lagi enggak ada anggaran pemilunya kita tunda, misalnya gitu, nah itu jangan sampe muncul anggran seperti itu," terangnya.
Oleh karena itu, legislator Dapil Jawa Barat ini menambahkan, DPR mengusulkan agar tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni 2022, verifikasi parpol peserta pemilu digelar Agustus 2022, dan sebaiknya verifikasi faktual dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi guna menghemat biaya.
"Verifikasi faktual menggunakan anggaran yg luar biasa, bisa enggak menggunakan teknologi informasi terkait soal verifikasi faktual jadi tidak perlu datang ke lapangan. Datang ke rumah satu-satu memilih, tapi dia bisa melakukan verifikasi secara digital menggunakan teknologi, itu juga akan mmeberikan dampak efisiensi anggaran," pungkas Saan.
(muh)
Lihat Juga :