Proses Hukumnya Problematis, Bagaimana Kelanjutan Pelaporan KSAD Dudung?

"Kalau yang melaporkan itu para ulama, sebagai pihak yang punya legal standing pada masalah 'keulamaan' saya kira sudah melalui kajian yang mendalam. Saya kira Puspomad harus progresif memeriksa perkara ini," katanya.

Posisi Politik

Fahmi berpendapat, pelaporan terhadap Dudung setidaknya memberikan pelajaran penting bahwa pejabat tidak bisa sembarangan memberikan pernyataan. ”Kita berharap setelah ini Dudung jadi lebih berhati-hati dan fokus pada tupoksi KSAD,” ujar Fahmi.

Perlawanan terhadap radikalisme dan intoleransi yang digaungkan Dudung sejak pertama kali menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI AD berpotensi menyeret Dudung pada pusaran politik. Hal itu belum pernah dilakukan oleh KSAD sebelumnya.

"Secara implisit setelah menjabat KSAD, Dudung memang tampak getol cawe-cawe pada urusan radikalisme dan intoleransi, sesuatu yang tak pernah dilakukan secara frontal oleh Andika maupun para kepala staf sebelumnya," jelasnya.

Refly Harun pun melihat Dudung telah mengambil posisi tegas dan jelas dalam polarisasi politik yang cukup kuat saat ini. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dihindari TNI, termasuk Dudung sebagai pimpinan TNI AD.

”Yang kontra Dudung itu kelompok pengkritik pemeritahan Presiden Jokowi. Yang pro Dudung adalah pendukung pemerintahan Presiden Jokowi karena memang posisi itu yang diambil Dudung sesungguhnya, yang menurut saya patut disayangkan karena membawa TNI dalam ranah pro dan kontra. Seharusnya stay away atau step away,” kata Refly.



Jenderal Santri

Dudung sendiri menyadari bahwa ada persepsi publik atas dirinya yang dianggap menjauhi kelompok Islam. Dudung rajin bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren untuk menepis persepsi miring tersebut.