Wapres: Indonesia Harus Berdikari secara Digital
Senin, 07 Februari 2022 - 10:29 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Indonesia harus mampu berdikari secara digital. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia harus mampu berdikari secara digital . Menurutnya, digitalisasi memberikan dampak luas pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti hadirnya e-commerce, e-payment, dan edutech yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Tidak terkecuali bidang pelayanan publik menjadi salah satu wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa.
"Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar, hingga mikro dan kecil," ujar Ma'ruf pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (7/2/22).
Wapres berujar kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa. Setiap peran aktif dari masyarakat akan semakin memperkuat upaya membangun kedaulatan di tengah berbagai tantangan digitalisasi.
Wapres menuturkan digitalisasi saat ini menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilainya mencapai Rp1.700 triliun.
"Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49%, dari USD47 miliar diperkirakan menembus menjadi USD70 miliar di akhir tahun 2021," ungkapnya.
Wapres menegaskan pemerintah terus melindungi iklim usaha yang kondusif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sisi positif digitalisasi dan membuka ruang bagi anak bangsa untuk menciptakan inovasi digital.
Baca juga: Dirut Telkom Pimpin Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia 2022
"Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa,” ucap Wapres. "Oleh karena itu, pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan," katanya.
Tidak terkecuali bidang pelayanan publik menjadi salah satu wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa.
"Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar, hingga mikro dan kecil," ujar Ma'ruf pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (7/2/22).
Wapres berujar kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa. Setiap peran aktif dari masyarakat akan semakin memperkuat upaya membangun kedaulatan di tengah berbagai tantangan digitalisasi.
Wapres menuturkan digitalisasi saat ini menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilainya mencapai Rp1.700 triliun.
"Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49%, dari USD47 miliar diperkirakan menembus menjadi USD70 miliar di akhir tahun 2021," ungkapnya.
Wapres menegaskan pemerintah terus melindungi iklim usaha yang kondusif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sisi positif digitalisasi dan membuka ruang bagi anak bangsa untuk menciptakan inovasi digital.
Baca juga: Dirut Telkom Pimpin Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia 2022
"Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa,” ucap Wapres. "Oleh karena itu, pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan," katanya.
(abd)
tulis komentar anda