Sejumlah Kalangan Sebut Perempuan Terbukti Bisa Jadi Pemimpin Indonesia
Senin, 24 Januari 2022 - 19:16 WIB
Webinar Bamusi PDIP dengan judul Martabat dan Perjuangan Perempuan dari Persepektif Agama, Sejarah, dan Budaya, Senin (24/1/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, perempuan Indonesia secara historis terus berkipah di segala bidang. Menurutnya, tak hanya laki-laki, sejarah mencatat seorang perempuan bisa menegakkan amanat kontitusi.
Hal ini disampaikan dalam Webinar yang diadakan Bamusi PDI Perjuangan (PDIP) dengan judul "Martabat dan Perjuangan Perempuan dari Persepektif Agama, Sejarah, dan Budaya", Senin (24/1/2022). Dalam acara ini turut hadir Ketua DPP PDIP yakni Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, dan Mindo Sianipar.
"Ibu Megawati berjuang melawan otoritarianisme politik pada masa lalu menuju reformasi demokrasi, beliau juga menjadi presiden perempuan pertama Indonesia serta inilah yang tercatat beliau mengikis apa yang disebut ideologi ibuisme pada waktu itu, pada saaat itu kencang sekali bahwa politik itu bukan ranahnya perempuan," kata Siti secara daring.
Baca juga: 4 Perempuan Muslim Terkaya di Dunia, Nomor Terakhir Paling Tajir
Bahkan, kata Siti, secara organisasi saja Muhammadiyah pada 2010 menetapkan Tarjih yang sudah disetujui oleh seluruh wilayah Indonesia. Di dalam tarjih itu, seorang perempuan boleh menjadi presiden. "Jadi tahun 2010 disahkan bahwa perempuan boleh menjadi presiden," katanya.
Senada, Ulama NU Nyai Badriyah Fayumi mengatakan, dalam perspektif Nadhatul Ulama, sebetulnya kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang sudah selesai. Dia lantas menyebut Megawati salah satu bukti kesejarahan tersebut.
"Beberapa buktinya adalah Ibu Megawati menjadi presiden wakilnya Pak Hamzah Has seorang Nadliyin, kemudian ketika Ibu Megawati menjadi calon presiden berpasangan dengan waktu itu KH Hasyim Musyadi," ungkap Fayumi.
"Artinya secara umum persoalan kepemimpinan di ranah publik di ranah politik dalam perseptif Nahdliyin itu sesuatu relatif yang sudah selesai," ujarnya.
Hal ini disampaikan dalam Webinar yang diadakan Bamusi PDI Perjuangan (PDIP) dengan judul "Martabat dan Perjuangan Perempuan dari Persepektif Agama, Sejarah, dan Budaya", Senin (24/1/2022). Dalam acara ini turut hadir Ketua DPP PDIP yakni Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Sri Rahayu, dan Mindo Sianipar.
"Ibu Megawati berjuang melawan otoritarianisme politik pada masa lalu menuju reformasi demokrasi, beliau juga menjadi presiden perempuan pertama Indonesia serta inilah yang tercatat beliau mengikis apa yang disebut ideologi ibuisme pada waktu itu, pada saaat itu kencang sekali bahwa politik itu bukan ranahnya perempuan," kata Siti secara daring.
Baca juga: 4 Perempuan Muslim Terkaya di Dunia, Nomor Terakhir Paling Tajir
Bahkan, kata Siti, secara organisasi saja Muhammadiyah pada 2010 menetapkan Tarjih yang sudah disetujui oleh seluruh wilayah Indonesia. Di dalam tarjih itu, seorang perempuan boleh menjadi presiden. "Jadi tahun 2010 disahkan bahwa perempuan boleh menjadi presiden," katanya.
Senada, Ulama NU Nyai Badriyah Fayumi mengatakan, dalam perspektif Nadhatul Ulama, sebetulnya kepemimpinan perempuan itu sesuatu yang sudah selesai. Dia lantas menyebut Megawati salah satu bukti kesejarahan tersebut.
"Beberapa buktinya adalah Ibu Megawati menjadi presiden wakilnya Pak Hamzah Has seorang Nadliyin, kemudian ketika Ibu Megawati menjadi calon presiden berpasangan dengan waktu itu KH Hasyim Musyadi," ungkap Fayumi.
"Artinya secara umum persoalan kepemimpinan di ranah publik di ranah politik dalam perseptif Nahdliyin itu sesuatu relatif yang sudah selesai," ujarnya.
tulis komentar anda