Wali Kota Medan Divonis 6 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya
Kamis, 11 Juni 2020 - 17:00 WIB
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin S saat mengikuti persidangan pembacaan putusan secara virtual, Kamis (11/6/2020). Foto/dok Humas KPK.
JAKARTA - Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin S dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan pencabutan hak politik selama selama empat tahun.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang dipimpin Abdul Azis dengan anggota Akhmad Sahyuti dan Elias Silalahi menyatakan Dzulmi Eldin dalam kapasitas sebagai Wali Kota Medan periode 2016-2021 telah terbukti melakukan korupsi dalam delik penerimaan suap secara bersama-sama .
Vonis hakim berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi, ratusan barang bukti baik berupa dokumen maupun surat alat bukti petunjuk seperti sadapan percakapan dan transkrip chat WhatsApp, keterangan ahli, hingga keterangan terdakwa.
Majelis memastikan, Dzulmi terbukti menerima uang dengan total Rp2.155.000.000 secara bertahap. Saat proses hingga terjadinya suap, para pihak menggunakan berbagai macam sandi.
Dzulmi disandikan dengan 'nol satu'. Sedangkan uang suap bersandi "bantuan", "titipan", "satu kosong", "dua kosong" hingga "biaya operasional". ( )
Majelis menegaskan suap diterima Dzulmi terbukti bersama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan.
Uang suap terbukti berasal dari 24 pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Pemkot Medan. Nilai suap dari masing-masing pejabat bervariasi mulai dari Rp5 juta, Rp10 juta, Rp20 juta, Rp30 juta, Rp35 juta, Rp100 juta, Rp200 juta.
Uang suap terbukti agar Dzulmi selaku Wali Kota Medan tetap mempertahankan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pejabat eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing.
Para pemberi di antaranya yakni Isa Ansyari selaku Kadis PU, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim) Benny Iskandar, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Suherman, Kadis Perhubungan Iswar S, Sekretaris Dinas Pendidikan Abdul Johan, Kadis Kesehatan Edwin Effendi, Kadis Ketahanan Pangan Emilia Lubis, Kadis Koperasi dan UMKM Edliaty, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Muhammad Husni, Kadis Pariwisata Agus Suriyono, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Qomarul Fattah, dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Usma Polita Nasution.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang dipimpin Abdul Azis dengan anggota Akhmad Sahyuti dan Elias Silalahi menyatakan Dzulmi Eldin dalam kapasitas sebagai Wali Kota Medan periode 2016-2021 telah terbukti melakukan korupsi dalam delik penerimaan suap secara bersama-sama .
Vonis hakim berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi, ratusan barang bukti baik berupa dokumen maupun surat alat bukti petunjuk seperti sadapan percakapan dan transkrip chat WhatsApp, keterangan ahli, hingga keterangan terdakwa.
Majelis memastikan, Dzulmi terbukti menerima uang dengan total Rp2.155.000.000 secara bertahap. Saat proses hingga terjadinya suap, para pihak menggunakan berbagai macam sandi.
Dzulmi disandikan dengan 'nol satu'. Sedangkan uang suap bersandi "bantuan", "titipan", "satu kosong", "dua kosong" hingga "biaya operasional". ( )
Majelis menegaskan suap diterima Dzulmi terbukti bersama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan.
Uang suap terbukti berasal dari 24 pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Pemkot Medan. Nilai suap dari masing-masing pejabat bervariasi mulai dari Rp5 juta, Rp10 juta, Rp20 juta, Rp30 juta, Rp35 juta, Rp100 juta, Rp200 juta.
Uang suap terbukti agar Dzulmi selaku Wali Kota Medan tetap mempertahankan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pejabat eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing.
Para pemberi di antaranya yakni Isa Ansyari selaku Kadis PU, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim) Benny Iskandar, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Suherman, Kadis Perhubungan Iswar S, Sekretaris Dinas Pendidikan Abdul Johan, Kadis Kesehatan Edwin Effendi, Kadis Ketahanan Pangan Emilia Lubis, Kadis Koperasi dan UMKM Edliaty, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Muhammad Husni, Kadis Pariwisata Agus Suriyono, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Qomarul Fattah, dan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Usma Polita Nasution.
tulis komentar anda