Pilpres Dua Pasang Lagi, Cebong dan Kampret Kembali Muncul
loading...
Belakangan ini isu syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali mengemuka, seiring mulai dibahasnya revisi UU Pemilu oleh DPR. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Belakangan ini isu syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali mengemuka, seiring mulai dibahasnya revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR.
Dalam wacana ini, kembali muncul suara-suara yang menginginkan agar presidential threshold (PT) untuk Pemilu 2024 diturunkan atau ditiadakan, tidak lagi 20% seperti pemilu lalu.
Salah satunya diungkapkan pakar hukum tata negara Refly Harun. Dia berharap PT pada Pemilu 2024 dihapus. Jangan lagi PT seperti pemilu lalu yang mendorong munculnya dua capres.
Menurut Refly, dua pasangan capres justru akan memicu terjadinya bipolarisasi. Alhasil akan muncul lagi istilah Cebong dan Kampret. "Bayangkan kalau dua lagi, cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa," tuturnya. ( )
Refly mengatakan itu saat berbincang dengan Ustaz Abdul Somad dalam di chanel Youtubenya. video itu dipublikasikan 6 Juni 2020 dengan judul Part 1: Pecah!!! Dicecar Refly, Ustaz Abdul Somad Malah Balik Tanya Macam-macam.
Menurut Refly, keterbelahan dukungan atau kelompok masyarakat tidak sehat. Seharusnya, kata dia, politik Tanah Air jauh lebih cair. "Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidential threshold itu ditiadakan," ujarnya.
(Baca juga: Jokowi-Prabowo Sepakat Tak Ada Lagi Istilah Cebong-Kampret)
Refly berpendapat, jika PT dihilangkan, semua partai politik bisa mencalonkan presiden. Bahkan bisa lima sampai enam pasangan capres-cawapres.
"Saya berharap lima-enam pasangan calon misalnya, di situ ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, Khofifah, kan asyik jadinya," katanya.
Seperti diketahui, istilah cebong dan kampret menghiasi media sosial di Tanah Air menjelang Pilpres 2024. Sebutan cebong diarahkan kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf sedangkan kampret ditujukan ke pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Istilah itu menjadi perhatian Jokowi dan Prabowo. Dalam pertemuan setelah Pilpres, keduanya sempat meminta masyarakat agar tidak lagi menggunakan istilah tersebut.
Dalam wacana ini, kembali muncul suara-suara yang menginginkan agar presidential threshold (PT) untuk Pemilu 2024 diturunkan atau ditiadakan, tidak lagi 20% seperti pemilu lalu.
Salah satunya diungkapkan pakar hukum tata negara Refly Harun. Dia berharap PT pada Pemilu 2024 dihapus. Jangan lagi PT seperti pemilu lalu yang mendorong munculnya dua capres.
Menurut Refly, dua pasangan capres justru akan memicu terjadinya bipolarisasi. Alhasil akan muncul lagi istilah Cebong dan Kampret. "Bayangkan kalau dua lagi, cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa," tuturnya. ( )
Refly mengatakan itu saat berbincang dengan Ustaz Abdul Somad dalam di chanel Youtubenya. video itu dipublikasikan 6 Juni 2020 dengan judul Part 1: Pecah!!! Dicecar Refly, Ustaz Abdul Somad Malah Balik Tanya Macam-macam.
Menurut Refly, keterbelahan dukungan atau kelompok masyarakat tidak sehat. Seharusnya, kata dia, politik Tanah Air jauh lebih cair. "Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidential threshold itu ditiadakan," ujarnya.
(Baca juga: Jokowi-Prabowo Sepakat Tak Ada Lagi Istilah Cebong-Kampret)
Refly berpendapat, jika PT dihilangkan, semua partai politik bisa mencalonkan presiden. Bahkan bisa lima sampai enam pasangan capres-cawapres.
"Saya berharap lima-enam pasangan calon misalnya, di situ ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, Khofifah, kan asyik jadinya," katanya.
Seperti diketahui, istilah cebong dan kampret menghiasi media sosial di Tanah Air menjelang Pilpres 2024. Sebutan cebong diarahkan kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf sedangkan kampret ditujukan ke pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Istilah itu menjadi perhatian Jokowi dan Prabowo. Dalam pertemuan setelah Pilpres, keduanya sempat meminta masyarakat agar tidak lagi menggunakan istilah tersebut.
(dam)
Explore More