Lewat Energi Ini, PKS Yakin Bisa Menangi 60% Pilkada 2020
Kamis, 11 Juni 2020 - 14:45 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman. Foto/dok PKS
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengingatkan para kader mengenai empat agenda penting yang akan dihadapi sampai akhir tahun ke depan, salah satunya target kemenangan Pilkada 2020.
"Di Pilkada serentak ini kita menargetkan kemenangan 60 persen ke atas. Saya berharap target ini bisa kita capai karena kita masih hangat punya energi Ramadhan, energi halal bihalal ini," ucap Sohibul optimistis saat memberikan sambutan di halal bihalal PKS, Rabu 10 Juni 2020.
Agenda lainnya terkait legislasi di DPR bahwa terdpat tiga rancangan Undang-Undang yang sedang dihadapi, yaitu Omnibus Law, Haluan Ideologi Pancasila, serta Undang Undang Pemilu. Terhadap rancangan Undang-Undang tersebut Sohibul menyebutkan bahwa PKS siap untuk mengawal agar mencapai kemaslahatan umat.
"Saat rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini digulirkan PKS antusias betul karena tentu PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah dipelajari, ternyata Undang-Undang ini tidak memasukkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yaitu pelarangan Komunisme, Marxisme, Leninisme dan pembubaran PKI. PKS jadi bertanya kalau tujuan HIP ini untuk menguatkan pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas menguatkan posisi pancasila kok tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang?" tandas Sohibul.
"Di Pilkada serentak ini kita menargetkan kemenangan 60 persen ke atas. Saya berharap target ini bisa kita capai karena kita masih hangat punya energi Ramadhan, energi halal bihalal ini," ucap Sohibul optimistis saat memberikan sambutan di halal bihalal PKS, Rabu 10 Juni 2020.
Agenda lainnya terkait legislasi di DPR bahwa terdpat tiga rancangan Undang-Undang yang sedang dihadapi, yaitu Omnibus Law, Haluan Ideologi Pancasila, serta Undang Undang Pemilu. Terhadap rancangan Undang-Undang tersebut Sohibul menyebutkan bahwa PKS siap untuk mengawal agar mencapai kemaslahatan umat.
"Saat rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini digulirkan PKS antusias betul karena tentu PKS pun ingin menguatkan posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun setelah dipelajari, ternyata Undang-Undang ini tidak memasukkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yaitu pelarangan Komunisme, Marxisme, Leninisme dan pembubaran PKI. PKS jadi bertanya kalau tujuan HIP ini untuk menguatkan pancasila, kenapa TAP MPRS yang jelas menguatkan posisi pancasila kok tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang?" tandas Sohibul.
Lihat Juga :