Bahlil Ingin Pemilu 2024 Diundur, Istana Tegaskan Bukan Sikap Presiden Jokowi
Selasa, 11 Januari 2022 - 17:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal keinginan dunia usaha agar Pemilu 2024 diundur, bukan sikap resmi pemerintah maupun Presiden Jokowi. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal keinginan dunia usaha agar Pemilu 2024 diundur, bukan sikap resmi pemerintah maupun Presiden Jokowi.
"Ndak, sikap Pak Presiden kan sudah jelas," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Saat disinggung lebih lanjut mengenai pernyataan Bahlil, Moeldoko enggan menyikapinya. Ia meminta awak media bertanya langsung ke yang bersangkutan. "Tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," katanya.
Untuk diketahui, Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Dia mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil, Senin, 10 Januari 2022.
Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur
"Ndak, sikap Pak Presiden kan sudah jelas," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Saat disinggung lebih lanjut mengenai pernyataan Bahlil, Moeldoko enggan menyikapinya. Ia meminta awak media bertanya langsung ke yang bersangkutan. "Tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," katanya.
Untuk diketahui, Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Dia mengatakan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil, Senin, 10 Januari 2022.
Baca juga: Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda