BPIP Tegaskan Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

Benny mencontohkan terkait maraknya agama digunakan untuk kepentingan politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, harus ada kesepakatan antara Bawaslu, KPU, BPIP dan pihak terkait lainnya untuk membuat etika kepatuhan dalam konstelasi politik perebutan kursi kepala daerah. “Harus adanya kesepakatan untuk membuat adanya etika kepatuhan agar agama tidak dijadikan alat kepentingan politik. Etika itu seperti tidak adanya unsur SARA, tidak boleh mempertentangkan ideologi,” jelasnya.

Sila ketiga Pancasila tentang persatuan harus menjadi diutamakan untuk mencegah politisasi agama. Penanaman nilai Pancasila di era digitalisasi harus disesuaikan dengan untuk generasi milenial dan bisa dikolaborasikan dengan olah raga, wisata, kesenian, hingga industri kreatif.

Ia juga menyoroti industri hoaks yang juga marak saat ini. Masalah tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam menyaring informasi. “Harus ada pendidikan dalam penggunaan teknologi dan media sosial ini harus ditanamkan sejak dini seperti di sekolah dasar. Tujuannya bisa memilih informasi benar dan salah. Begitu juga untuk media massa, harus memperhatikan etika dalam bermedia agar tidak menimbulkan perpecahan dan memberikan infomasi yang tidak berdasarkan fakta,” tukasnya.