Kemendagri Imbau Pemda Hibahkan Alat Kesehatan untuk Pilkada 2020
Selasa, 09 Juni 2020 - 20:12 WIB
“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni. Sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” katanya.
Dia mengatakan saat ini sebanyak 42% provinsi sudah merealisasikan anggarannya. Sementara itu untuk kabupaten/kota sudah 41,68% yang sudah merealisasikan anggaranya
Dia juga mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup. Utamanya terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan di luar NPHD.
Sejauh ini sudah ada 129 daerah sudah melaporkan dan 141 belum melaporkan. “Dari 129 daerah yang sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk mmbiayai dari APBDnya. Mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” tuturnya.
Tito juga memastikan agar anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran kementerian/lembaga. Pasalnya hal ini berkaitan dengan kesuksesan pilkada di tengah pendemi.
“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi kementerian/lembaga, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tuturnya.
Dia mengatakan saat ini sebanyak 42% provinsi sudah merealisasikan anggarannya. Sementara itu untuk kabupaten/kota sudah 41,68% yang sudah merealisasikan anggaranya
Dia juga mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup. Utamanya terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan di luar NPHD.
Sejauh ini sudah ada 129 daerah sudah melaporkan dan 141 belum melaporkan. “Dari 129 daerah yang sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk mmbiayai dari APBDnya. Mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” tuturnya.
Tito juga memastikan agar anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran kementerian/lembaga. Pasalnya hal ini berkaitan dengan kesuksesan pilkada di tengah pendemi.
“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi kementerian/lembaga, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda