Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan Masih Ada Warga Belum Tersentuh Vaksin

Menurut Hamid, perkara lokasi dan status sebaiknya tidak menjadi penghalang bagi pemerataan program. Jangan sampai ada warga menerima booster, tapi banyak warga lain sama sekali tidak beroleh vaksin hanya karena tinggal di wilayah terpencil atau sulit mengakses vaksin. "Jadi, pemerintah yang memiliki sumber daya perlu memberi perhatian dan mendukung vaksinasi kelompok rentan," katanya.

Baca juga: Target 70 %, Vaksinasi Massal Kian Masif Jelang Akhir Tahun di Hulu Sungai Utara



Tantangan Vaksinasi Kelompok Rentan

Memang, memberikan vaksin pada masyarakat adat dan kelompok rentan tidak mudah. Mereka jelas menghadapi beragam kendala. Mulai dari hoaks, sosialisasi, data, penyelenggaraan, hingga akses ke lokasi vaksinasi.

Annas Radin Syarif sanggup bersaksi ihwal kendala lokasi dan kondisi geografis yang membatasi kalangan masyarakat adat. Menurut ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) itu, lokasi akhirnya juga menyulitkan upaya sosialisasi untuk kalangan tersebut. "Kadang minat mereka untuk divaksin turun, karena lokasi vaksinasi jauh di kota," kata Annas.

Akan hal kalangan disabilitas, problem utamanya pun khas, yakni data. Menurut Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Rotinsulu, data penyandang disabilitas pada dinas-dinas terkait begitu minim. Bukan HWDI saja yang bersua dengan data tersebut. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) demikian pula. Ini membuat OHANA harus mengumpulkan informasi sendiri dari komunitas penyandang disabilitas, sebagaimana diakui salah satu pendirinya, Buyung Ridwan Tanjung.

"Di sisi lain, sentra-sentra vaksin terbatas karena tak dilengkapi dengan fasilitas pendukung bagi disabilitas," ujar Maulani.