Soal Ambang Batas Masuk DPR, Gerindra: 10% Oke, Nol Juga Boleh
Selasa, 09 Juni 2020 - 19:19 WIB
JAKARTA - Partai Gerindra tidak khawatir menyikapi usulan penetapan syarat ambang batas partai politik masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 7% pada Pemilu 2024.
Gerindra juga tidak gentar dengan usulan ambang batas mencalonkan presiden (presindential threshold) tinggi, yakni 20%.
“Kalau parliamentary threshold, kalau menurut kami mau dibikin dua digit 10 persen berani, enggak usah threshold juga boleh 0%. Kami kalau anda tanya bagaimana kami, kami siap, baik tinggi maupun rendah,” kata Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman kepada SINDOnews, Selasa (9/6/2020).(Baca Juga: Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7%, Golkar Siap Dukun)
Kendati demikian dalam konteks keindonesiaan, kata dia, harus diberikan peluang seluas mungkin agar parlemen ini lebih beragam.
Gerindra menginginkan Wakil rakyat berisi dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan bila perlu, ambang batas parlemen ini ditiadakan atau nol persen agar tidak ada suara rakyat yang menjadi sia-sia.
Habiburokhman juga menginginkan agar partai kecil ataupun partai besar mendapatkan peluang yang sama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tetapi, Gerindra juga tidak khawatir ataupun takut jika angkanya ditingkatkan.
“Jadi dua hal. Dalam konteks kepartaian, kami enggak takut threshold tinggi 2 digit sekalipun, atau enggak ada. Baik parliamentary maupun presidential,” kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.( )
Namun, dia kembali menegaskan berharap ambang batas keduanya rendah agar demokrasi di Indonesia tetap hidup. “Kalau untuk demokrasi, untuk Indonesia itu lebih baik rendah saja atau bila perlu nol,” tuturnya.
Gerindra juga tidak gentar dengan usulan ambang batas mencalonkan presiden (presindential threshold) tinggi, yakni 20%.
“Kalau parliamentary threshold, kalau menurut kami mau dibikin dua digit 10 persen berani, enggak usah threshold juga boleh 0%. Kami kalau anda tanya bagaimana kami, kami siap, baik tinggi maupun rendah,” kata Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman kepada SINDOnews, Selasa (9/6/2020).(Baca Juga: Nasdem Usul Parliamentary Threshold 7%, Golkar Siap Dukun)
Kendati demikian dalam konteks keindonesiaan, kata dia, harus diberikan peluang seluas mungkin agar parlemen ini lebih beragam.
Gerindra menginginkan Wakil rakyat berisi dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan bila perlu, ambang batas parlemen ini ditiadakan atau nol persen agar tidak ada suara rakyat yang menjadi sia-sia.
Habiburokhman juga menginginkan agar partai kecil ataupun partai besar mendapatkan peluang yang sama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tetapi, Gerindra juga tidak khawatir ataupun takut jika angkanya ditingkatkan.
“Jadi dua hal. Dalam konteks kepartaian, kami enggak takut threshold tinggi 2 digit sekalipun, atau enggak ada. Baik parliamentary maupun presidential,” kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.( )
Namun, dia kembali menegaskan berharap ambang batas keduanya rendah agar demokrasi di Indonesia tetap hidup. “Kalau untuk demokrasi, untuk Indonesia itu lebih baik rendah saja atau bila perlu nol,” tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda