Baranahan dan Balitbang Kemenhan Sebaiknya Dimerger
Selasa, 14 Desember 2021 - 19:00 WIB
Menurut Agus, sebaiknya juga ada perusahaan industri pertahanan milik BUMN yang melantai di bursa saham yang sudah dilakukan beberapa negara. Hanya saja, syarat perusahaan yang sahamnya dilepas ke publik mayoritas tetap dikuasai pemerintah. "Seperti di Cina dan Korsel. Kita tak ada lagi dikotomi militer dan sipil, karena teknologi isinya sama," ucap Agus.
Analis pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengusulkan agar nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) diganti saja menjadi angkatan perang. Hal itu sesuai dengan sejarah nama angkatan perang pada era Presiden Sukarno.
"TNI hanya jago kandang, maaf Pak, tapi TNI memang jago kandang. Harus kembali ke angktab perang, harus punya angkatan laut, angkaan udara, dan angkatan darat perang," ucap Connie dengan tegas.
Connie menyebut, Indonesia dikelilingi oleh jalur laut yang sibuk dan berfungsi sebagai pintu gerbang maritim bagi arus perdagangan internasional yang vital melalui dua samudera. Karena masa depan akan membawa tantangan yang lebih berat bagi angkatan perang Republik Indonesia, sambung dia, harus dapat memastikan bahwa domain maritim, dirgantara, dan ruang angkasa dengan perluasan kepentingan nasional Indonesia dapat tetap terlindungi.
"Kita dapat memastikan bahwa perang (termasuk di Laut Cina Selatan) akan terus terjadi. Tidak mungkin negara produsen senjata rela berhenti berproduksi sehingga berakibat pada setengah pendapatan ekonomi negaranya," kata Connie.
(abd)
tulis komentar anda