PKB Sebut Pemerintah-DPR Sepakat Jadwal Pemilu 2024, Komisi II Menyanggah
Kamis, 09 Desember 2021 - 16:06 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membantah telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi II terkait jadwal Pemilu 2024 sebagaimana diungkapkan PKB. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung angkat bicara soal pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid ihwal adanya kesepakatan soal jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Jadi kami menanggap silahkan saja kalau sekarang ada yang menyepakati, kami (anggap) usulan saja," kata Doli di depan ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Doli menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 yang resmi itu seharusnya diumumkan langsung pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Sehingga, pernyataan dari pihak-pihak yang berada di luar kewenangannya hanya dianggap sebatas usulan saja.
"Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa? Siapa yang mewakili pemerintah, siapa yang mewakili KPU dan siapa yang mewakili DPR," ujarnya.
"Oleh karena itu, kami sudah membuat rencana di Komisi II nanti awal masa sidang berikutnya, setelah reses kami akan undang lagi itu Raker Mendagri, KPU segala macam. Silahkan kalau ada perubahan sampaikan di situ, kita bahas lagi," tutur dia melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid mengaku telah mendengar kabar soal kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR terkait jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 .
"Sudah katanya, pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
"Jadi kami menanggap silahkan saja kalau sekarang ada yang menyepakati, kami (anggap) usulan saja," kata Doli di depan ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Doli menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 yang resmi itu seharusnya diumumkan langsung pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Sehingga, pernyataan dari pihak-pihak yang berada di luar kewenangannya hanya dianggap sebatas usulan saja.
"Sekarang dibilang pemerintah sepakat, sepakat dengan siapa? Siapa yang mewakili pemerintah, siapa yang mewakili KPU dan siapa yang mewakili DPR," ujarnya.
Baca Juga
"Oleh karena itu, kami sudah membuat rencana di Komisi II nanti awal masa sidang berikutnya, setelah reses kami akan undang lagi itu Raker Mendagri, KPU segala macam. Silahkan kalau ada perubahan sampaikan di situ, kita bahas lagi," tutur dia melanjutkan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid mengaku telah mendengar kabar soal kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR terkait jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 .
"Sudah katanya, pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
(muh)
tulis komentar anda