KPK Tertibkan Aset Bermasalah di Kawasan Wisata Labuan Bajo
Rabu, 08 Desember 2021 - 14:10 WIB
KPK bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan dilakukan selama dua hari, Selasa – Rabu, 7 – 8 Desember 2021 paska peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penertiban dilakukan terhadap sejumlah aset bermasalah dan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, di antaranya terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dan tunggakan pajak daerah.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang turut serta secara dalam penertiban menjelaskan kehadiran KPK ini dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui delapan area intervensi. Menurut Nawawi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi dua dari delapan area intervensi, yaitu terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. “Kita dari tadi ke hotel dan restoran itu semua dalam rangka program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan penertiban aset, seperti yang kita lakukan sekarang,” ujar Nawawi.
Program pengelolaan aset pemerintah daerah, kata Nawawi, adalah untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi. KPK, kata Nawawi, mendapati persoalan terkait pengelolaan aset yang membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah. Hal itu salah satunya karena aset yang tidak memiliki legalitas sehingga kerap menjadi objek sengketa dan berpotensi beralih kepemilikan. "KPK juga menemukan potensi terjadinya kebocoran penerimaan negara atau daerah karena kewajiban pajak yang tidak ditunaikan oleh pelaku usaha," jelasnya.
Sementara Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan telah mendata dan sedang melakukan pengawasan terhadap sejumlah aset dan properti yang dibangun tidak sesuai pengajuan izin dan melanggar ketentuan peraturan terkait serta melanggar kewajiban pajak. “Ada dua aspek terkait tata ruang dan terkait soal kewajiban pajak yang tidak tepat waktu dan jumlah yang riil (sebenarnya),” tegas Edistasius.
Dia menyebutkan, ada sekitar 11 properti yang telah diaudit melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif terhadap pemilik bangunan hotel tersebut. Beberapa properti yang dilakukan peninjauan lapangan secara langsung di antaranya, Restoran Artomoro yang tidak melakukan kewajiban terkait setoran pajak daerah yang menjadi kewenangan pemda, yaitu senilai Rp841 juta.
Selain itu juga peninjauan terhadap pelaku usaha pemilik hotel yang tidak menaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung. Di antaranya Ayana Komodo Resort, Hotel La Prima, dan Local Collection.
Kegiatan dilakukan selama dua hari, Selasa – Rabu, 7 – 8 Desember 2021 paska peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penertiban dilakukan terhadap sejumlah aset bermasalah dan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, di antaranya terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dan tunggakan pajak daerah.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang turut serta secara dalam penertiban menjelaskan kehadiran KPK ini dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui delapan area intervensi. Menurut Nawawi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi dua dari delapan area intervensi, yaitu terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. “Kita dari tadi ke hotel dan restoran itu semua dalam rangka program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan penertiban aset, seperti yang kita lakukan sekarang,” ujar Nawawi.
Baca Juga
Program pengelolaan aset pemerintah daerah, kata Nawawi, adalah untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi. KPK, kata Nawawi, mendapati persoalan terkait pengelolaan aset yang membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah. Hal itu salah satunya karena aset yang tidak memiliki legalitas sehingga kerap menjadi objek sengketa dan berpotensi beralih kepemilikan. "KPK juga menemukan potensi terjadinya kebocoran penerimaan negara atau daerah karena kewajiban pajak yang tidak ditunaikan oleh pelaku usaha," jelasnya.
Sementara Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan telah mendata dan sedang melakukan pengawasan terhadap sejumlah aset dan properti yang dibangun tidak sesuai pengajuan izin dan melanggar ketentuan peraturan terkait serta melanggar kewajiban pajak. “Ada dua aspek terkait tata ruang dan terkait soal kewajiban pajak yang tidak tepat waktu dan jumlah yang riil (sebenarnya),” tegas Edistasius.
Dia menyebutkan, ada sekitar 11 properti yang telah diaudit melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikenakan sanksi administratif terhadap pemilik bangunan hotel tersebut. Beberapa properti yang dilakukan peninjauan lapangan secara langsung di antaranya, Restoran Artomoro yang tidak melakukan kewajiban terkait setoran pajak daerah yang menjadi kewenangan pemda, yaitu senilai Rp841 juta.
Selain itu juga peninjauan terhadap pelaku usaha pemilik hotel yang tidak menaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung. Di antaranya Ayana Komodo Resort, Hotel La Prima, dan Local Collection.
tulis komentar anda