Nurul Ghufron Sebut Praktik Suap Terjadi dari Desa hingga Pusat
Selasa, 07 Desember 2021 - 17:57 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Praktik suap terjadi di semua lini birokrasi pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. FOTO/IST
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa praktik suap menjadi kasus terbanyak yang ditangani lembaga antirasuah. Praktik suap terjadi di semua lini birokrasi pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat.
"Ini menunjukkan dunia ketatanegaraan kita saat ini dipenuhi suap dan suap. Mau menjadi kepala daerah, harus ngasih suap. Jadi Gubernur, ngasih amplop, mau minta perizinan buka usaha juga harus ngasih suap," kata Ghufron ketika memberikan pembekalan Diklatpimnas II Kementerian Agama di Serang, Banten, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, perilaku koruptif secara nyata meruntuhkan tujuan negara dalam mengupayakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengikis budaya korupsi, maka dibutuhkan integritas dalam diri individu terutama yang memegang kekuasaan. "Adanya korupsi ini karena ada niat dan kesempatan, selain itu karena pejabat kita kekurangan integritas," kata Ghufron.
Baca juga: Nurul Ghufron Tegaskan, Musuh Gubernur Bukan KPK tapi Perilaku Korupsi
Mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ini memaparkan bahwa hampir di semua jabatan publik kurang memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. Itu terlihat dari cara mereka mendapatkan posisi yang berorientasi pada keuntungan.
"Ketika seseorang itu membeli sebuah jabatan, ketika dia duduk, dia akan berupaya mengembalikan modal. Dan itu hampir terjadi di semua jabatan publik. Jabatan publik kita diisi orang yang rata-rata ketika duduk tidak memiliki integritas. Maka jangan berharap akan muncul integritas," katanya.
Diklatpimnas Kemenag yang digelar 6-12 Desember 2021 dibuka oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Prof Suyitno, Selasa (7/12/2021). Hadir dalam pembukaan acara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi dan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Prof Wawan Wahyuddin.
Baca juga: Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp3 Miliar Plus USD36.000
Selain Nurul Ghufron, narasumber Diklatpimnas II adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) Yudian Wahyudi dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Kegiatan bertema 'Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital' bertujuan untuk membentuk karakter pemimpin masa depan yang terhindar dari praktik suap dan korupsi.
"Ini menunjukkan dunia ketatanegaraan kita saat ini dipenuhi suap dan suap. Mau menjadi kepala daerah, harus ngasih suap. Jadi Gubernur, ngasih amplop, mau minta perizinan buka usaha juga harus ngasih suap," kata Ghufron ketika memberikan pembekalan Diklatpimnas II Kementerian Agama di Serang, Banten, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, perilaku koruptif secara nyata meruntuhkan tujuan negara dalam mengupayakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengikis budaya korupsi, maka dibutuhkan integritas dalam diri individu terutama yang memegang kekuasaan. "Adanya korupsi ini karena ada niat dan kesempatan, selain itu karena pejabat kita kekurangan integritas," kata Ghufron.
Baca juga: Nurul Ghufron Tegaskan, Musuh Gubernur Bukan KPK tapi Perilaku Korupsi
Mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ini memaparkan bahwa hampir di semua jabatan publik kurang memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. Itu terlihat dari cara mereka mendapatkan posisi yang berorientasi pada keuntungan.
"Ketika seseorang itu membeli sebuah jabatan, ketika dia duduk, dia akan berupaya mengembalikan modal. Dan itu hampir terjadi di semua jabatan publik. Jabatan publik kita diisi orang yang rata-rata ketika duduk tidak memiliki integritas. Maka jangan berharap akan muncul integritas," katanya.
Diklatpimnas Kemenag yang digelar 6-12 Desember 2021 dibuka oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Prof Suyitno, Selasa (7/12/2021). Hadir dalam pembukaan acara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi dan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Prof Wawan Wahyuddin.
Baca juga: Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp3 Miliar Plus USD36.000
Selain Nurul Ghufron, narasumber Diklatpimnas II adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) Yudian Wahyudi dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Kegiatan bertema 'Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital' bertujuan untuk membentuk karakter pemimpin masa depan yang terhindar dari praktik suap dan korupsi.
(abd)
tulis komentar anda