Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat
Kamis, 02 Desember 2021 - 14:39 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan pimpinan MPR RI untuk meminta Presiden Jokowi memecat Menku Sri Mulyani. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menegaskan bahwa permintaan memecat Sri Mulyani bukan kesepakatan pimpinan MPR.
Ahmad Basarah menjelaskan, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa (30/11/2021) dengan agenda membahas program kerja 2022. Dalam rapat tersebut, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena alokasi 2022 kembali turun signifikan. Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR RI dan DPD RI malah mengalami kenaikan.
"Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif," kata Basarah saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Demokrat: Usulan Pemecatan Sri Mulyani Bukti Pemerintah Tidak Komunikatif
Ahmad Basarah menjelaskan, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa (30/11/2021) dengan agenda membahas program kerja 2022. Dalam rapat tersebut, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena alokasi 2022 kembali turun signifikan. Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR RI dan DPD RI malah mengalami kenaikan.
"Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif," kata Basarah saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Demokrat: Usulan Pemecatan Sri Mulyani Bukti Pemerintah Tidak Komunikatif
Lihat Juga :