Soal UU Ciptaker, Demokrat: Suara Kami Saja Tak Didengar, Apalagi Publik

Hinca kemudian menceritakan kembali proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang sejak awal membuat pihaknya walk out (WO). "Partai Demokrat yang sedari pembahasan hingga pengesahan selalu kritis dan bahkan walkout pada saat Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja kala itu," tegasnya.

"Setelah saya membacakan sikap Fraksi Partai Demokrat yang menolak RUU Cipta Kerja ini untuk dilanjutkan pengesahannya di Rapat Paripurna DPR saat rapat di rapat Pengambilan keputusan mini di Baleg waktu itu," tambahnya.

Hal ini kata Hinca, semakin membuktikan Pemerintah dan pihak DPR yang mendukung UU Ciptaker tidak mendengar dan mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Suara kami yang bahkan paling dekat saja tidak dapat didengar dan diakomodir, bagaimana dengan suara teman-teman lain di luar sana yang kala itu tegas menolak," ungkap Hinca.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman telah mengambil keputusan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Pertimbangan MK dalam putusan tersebut yakni metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.