PKS Berharap Reshuffle Bukan Sekadar Utak-atik Pembagian Kekuasaan
Senin, 22 November 2021 - 05:04 WIB
Presiden Jokowi beserta kabinetnya. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) berharap perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju nantinya bukan sekadar utak-atik pembagian kekuasaan. Adapun isu reshuffle kabinet belakangan ini muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.
“Sebagai partai di luar pemerintahan dan menjadi bagian bersama masyarakat yang mengawasi jalannya pemerintahan, tentu kita mendesak dan berharap perombakan kabinet dilatarbelakangi kepentingan perbaikan kinerja untuk melayani masyarakat, bukan sekadar utak-atik pembagian kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Minggu (21/11/2021).
Apalagi, kata dia, saat krisis pandemi seperti saat ini, ketika publik berharap agar keadaan ekonominya semakin baik, lapangan kerja semakin terbuka. Kemudian, lanjut dia, masyarakat berharap dibantu negara pada kondisi sekarang ini.
“Lalu, tidak ada korupsi yang dilakukan, dan berharap para pejabat publik untuk memikirkan masyarakatnya, bukan sekadar kepentingan pribadi dan kelompoknya semata dengan ajang bagi kekuasaan semata,” tuturnya.
Kendati demikian, diakuinya bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi menegaskan belum berpikir tentang reshuffle kabinet. "Reshuffle belum berpikir,"kata Jokowi singkat seusai menghadiri acara HUT ke-10 Nasdem di Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).
“Sebagai partai di luar pemerintahan dan menjadi bagian bersama masyarakat yang mengawasi jalannya pemerintahan, tentu kita mendesak dan berharap perombakan kabinet dilatarbelakangi kepentingan perbaikan kinerja untuk melayani masyarakat, bukan sekadar utak-atik pembagian kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Ahmad Fathul Bari kepada SINDOnews, Minggu (21/11/2021).
Apalagi, kata dia, saat krisis pandemi seperti saat ini, ketika publik berharap agar keadaan ekonominya semakin baik, lapangan kerja semakin terbuka. Kemudian, lanjut dia, masyarakat berharap dibantu negara pada kondisi sekarang ini.
“Lalu, tidak ada korupsi yang dilakukan, dan berharap para pejabat publik untuk memikirkan masyarakatnya, bukan sekadar kepentingan pribadi dan kelompoknya semata dengan ajang bagi kekuasaan semata,” tuturnya.
Kendati demikian, diakuinya bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi menegaskan belum berpikir tentang reshuffle kabinet. "Reshuffle belum berpikir,"kata Jokowi singkat seusai menghadiri acara HUT ke-10 Nasdem di Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).
(rca)
tulis komentar anda