Mendadak Sekjen PKP Dukung Penuh Desakan Munaslub, Ada Apa?
Kamis, 04 November 2021 - 12:13 WIB
Sekjen DPN PKP Said Salahudin menyatakan sejak kemarin telah datang kepada dirinya permohonan dari pengurus partai di berbagai daerah di Indonesia untuk mendesak diselenggarakannya Munaslub. Foto/Okezone
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menyatakan sejak kemarin telah datang kepada dirinya permohonan dari pengurus partai di berbagai daerah di Indonesia untuk mendesak diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub itu bertujuan meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.
Menurutnya, desakan Munaslub dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ini tentu tidak bisa dia abaikan. "Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP. Menurut AD/ART PKP, Munaslub memang dibenarkan untuk diusulkan oleh DPP," ujarnya dalam keterangan yang diterima MPI Portal, Kamis (4/11/2021). Baca juga: Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, JK: Beliau Sudah Berpengalaman dan Kekar
Said menuturkan dirinya sendiri menemukan cukup banyak penyimpangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan partai. Hal-hal yang semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan. Maka di sinilah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari ketua umum.
"Dan forum yang dibenarkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban ketua umum adalah forum Munaslub," jelasnya.
Menurutnya, desakan Munaslub dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ini tentu tidak bisa dia abaikan. "Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP. Menurut AD/ART PKP, Munaslub memang dibenarkan untuk diusulkan oleh DPP," ujarnya dalam keterangan yang diterima MPI Portal, Kamis (4/11/2021). Baca juga: Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, JK: Beliau Sudah Berpengalaman dan Kekar
Said menuturkan dirinya sendiri menemukan cukup banyak penyimpangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan partai. Hal-hal yang semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan. Maka di sinilah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari ketua umum.
"Dan forum yang dibenarkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban ketua umum adalah forum Munaslub," jelasnya.
Lihat Juga :