Hasto PDIP Klaim 53 Mahasiswa Tertarik Teliti Perbandingan Kepemimpinan Jokowi dan SBY

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terkejut atas antusiasme mahasiswa untuk meneliti kepemimpinan era Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Ini diketahui dari banyaknya mahasiswa yang mendaftar

“Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dari perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dll," ujar Hasto dalam pernyataan tertulis, Senin (25/10/2021).



Hasto yang merupakan peneliti Pemikiran Geopolitik Sukarno menyebutkan keseluruhan hasil penelitian penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kepemimpinan nasional.

"Hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana legacy seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," kata Hasto.



Berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting, misalnya mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada parpol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300%.

"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan. Penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan pemilu," tutur Hasto Kristiyanto.

Bagi PDIP, kata Hasto, upaya peningkatan kualitas pemilu menjadi tema kajian yang sangat menarik karena objektif dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

"Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," pungkas Hasto Kristiyanto.