Naik Pesawat Wajib PCR Dinilai Sangat Beratkan Masyarakat
Kamis, 21 Oktober 2021 - 14:55 WIB
Aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR menuai kritik. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR menuai kritik. Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX DPR Fraksi PKB Nur Nadlifah menilai kebijakan pemerintah itu aneh.
“Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," ujar Nadlifah, Kamis (21/10/2021).
Maka itu, dia menolak kebijakan yang diambil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu. Menurut dia, aturan tersebut sangat memberatkan masyarakat.
Baca juga: Naik Pesawat Wajib PCR, PHRI: Akan Menghantam Kembali Pelaku Wisata
Dia juga menilai kebijakan tersebut nampak memihak pelaku bisnis tes PCR. Dia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai isu konspirasi Covid-19.
"Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR," tuturnya.
“Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," ujar Nadlifah, Kamis (21/10/2021).
Maka itu, dia menolak kebijakan yang diambil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu. Menurut dia, aturan tersebut sangat memberatkan masyarakat.
Baca juga: Naik Pesawat Wajib PCR, PHRI: Akan Menghantam Kembali Pelaku Wisata
Dia juga menilai kebijakan tersebut nampak memihak pelaku bisnis tes PCR. Dia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik mengenai isu konspirasi Covid-19.
"Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR," tuturnya.
Lihat Juga :