HNW Ingatkan Pemuda Agar Waspada terhadap Upaya Pengaburan Sejarah
Senin, 11 Oktober 2021 - 04:44 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan para pemuda, termasuk pemuda muslim untuk memahami sejarah bangsa secara utuh. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan para pemuda, termasuk pemuda muslim untuk memahami sejarah bangsa secara utuh. Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar para pemuda dapat membangun solidaritas bersama komponen bangsa lain dalam mengaplikasikan serta menjaga NKRI dan Pancasila.
Apalagi, lanjut HNW, dengan adanya upaya pengaburan sejarah dan tantangan-tantangan lokal dan global seperti separatisme, neo kolonialisme, dan pandemi Covid-19.
“Agar pemuda Indonesia termasuk generasi muda muslim, bangga dengan perjuangan hebat pemuda, bapak, dan ibu bangsa agar bisa dilanjutkan. Supaya mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh upaya-upaya pengaburan sejarah Bangsa dan peran tokoh-tokoh umat Islam,” ujar HNW melalui keterangannya, Minggu (10/10/2021).
Oleh karenanya, pemuda dan generasi milenial yang bisa memiliki akses-akses informasi dan berita dari berbagai media harus melek informasi. Menurut dia, jangan menyia-nyiakan potensi dan momentum yang dimiliki.
Salah satu contohnya yakni, adanya upaya pengaburan sejarah terkait pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Diketahui PKI dua kali berupaya melakukan pemberontakan, yaitu pada 1948 dan 1965.
“Ada upaya yang menarasikan bahwa PKI bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Padahal korban kejahatan PKI sudah banyak berjatuhan dari para kiai, santri, Gubernur Jawa Timur, dan beberapa jenderal TNI AD. Karena pemberontakan PKI bahkan tidak hanya dilakukan sekali saja,” jelasnya.
Dia menuturkan untuk peristiwa G30S PKI ada yang upaya pengalihan isu dengan menimpakan kesalahan justru kepada Orde Baru yang berhasil menumpas PKI dan gerakan komunisme. Tetapi, dia menegaskan bahwa penolakan terhadap komunisme tak hanya berkaitan dengan hal itu, melainkan sifat ideologinya yang radikal, intoleran, dan tidak sesuai dengan Pancasila.
"Kudeta PKI pada 18 September 1948 itu jelas tidak ada hubungan dengan Orba, CIA atau Amerika Serikat. Tetapi terkait dengan dukungan dari Partai Komunis Uni Soviet. Mereka bukan hanya melakukan pemberontakan tapi tragedi kemanusiaan dan kudeta terhadap pemerintah RI yang sah," ucapnya.
"PKI bahkan sudah berhasil menetapkan Ibu Kota dan mendeklarasikan negara mereka di teritorial RI, yaitu Negara Republik Soviet Indonesia. Mereka juga umumkan Musso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri mereka,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut HNW, dengan adanya upaya pengaburan sejarah dan tantangan-tantangan lokal dan global seperti separatisme, neo kolonialisme, dan pandemi Covid-19.
“Agar pemuda Indonesia termasuk generasi muda muslim, bangga dengan perjuangan hebat pemuda, bapak, dan ibu bangsa agar bisa dilanjutkan. Supaya mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh upaya-upaya pengaburan sejarah Bangsa dan peran tokoh-tokoh umat Islam,” ujar HNW melalui keterangannya, Minggu (10/10/2021).
Oleh karenanya, pemuda dan generasi milenial yang bisa memiliki akses-akses informasi dan berita dari berbagai media harus melek informasi. Menurut dia, jangan menyia-nyiakan potensi dan momentum yang dimiliki.
Salah satu contohnya yakni, adanya upaya pengaburan sejarah terkait pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Diketahui PKI dua kali berupaya melakukan pemberontakan, yaitu pada 1948 dan 1965.
“Ada upaya yang menarasikan bahwa PKI bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Padahal korban kejahatan PKI sudah banyak berjatuhan dari para kiai, santri, Gubernur Jawa Timur, dan beberapa jenderal TNI AD. Karena pemberontakan PKI bahkan tidak hanya dilakukan sekali saja,” jelasnya.
Dia menuturkan untuk peristiwa G30S PKI ada yang upaya pengalihan isu dengan menimpakan kesalahan justru kepada Orde Baru yang berhasil menumpas PKI dan gerakan komunisme. Tetapi, dia menegaskan bahwa penolakan terhadap komunisme tak hanya berkaitan dengan hal itu, melainkan sifat ideologinya yang radikal, intoleran, dan tidak sesuai dengan Pancasila.
"Kudeta PKI pada 18 September 1948 itu jelas tidak ada hubungan dengan Orba, CIA atau Amerika Serikat. Tetapi terkait dengan dukungan dari Partai Komunis Uni Soviet. Mereka bukan hanya melakukan pemberontakan tapi tragedi kemanusiaan dan kudeta terhadap pemerintah RI yang sah," ucapnya.
"PKI bahkan sudah berhasil menetapkan Ibu Kota dan mendeklarasikan negara mereka di teritorial RI, yaitu Negara Republik Soviet Indonesia. Mereka juga umumkan Musso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri mereka,” imbuhnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda