Setahun, 36 Kasus Korupsi Konstruksi Ditangani KPK
Kamis, 07 Oktober 2021 - 12:16 WIB
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan KPK paling banyak menangani kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jumlah kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi cukup banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Bahkan, paling banyak berdasarkan catatan KPK.
"Juara pertama kasus di KPK adalah pengadaan barang dan jasa, lebih spesifik lagi di bidang konstruksi," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat berbincang secara virtual, Kamis (7/10/2021).
Berdasarkan data yang dikantongi Pahala, KPK sudah menangani 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan bidang konstruksi hanya dalam kurun waktu setahun yakni sejak 2020 hingga 2021. "Padahal pandemi,"kata Pahala.
"Jadi ketika semua orang lagi sibuk soal kesehatan, ternyata konstruksi masih ada juga dan masih normal saja, tingkatan setiap tahun masih normal banyak. Oleh karena itu, kami pikir, masyarakat juga harus paham apa yang terjadi di sektor ini,"tambahnya.
Pahala mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Salah satunya, yakni tergabung dalam program pemerintah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Stranas bekerja sangat fokus berbasis apa yang ada kasus-kasus korupsi, jadi pencegahannya apa, hanya disebutkan di tiga fokus, lalu tiap fokus diturunkan menjadi rancangan aksi," pungkasnya.
"Juara pertama kasus di KPK adalah pengadaan barang dan jasa, lebih spesifik lagi di bidang konstruksi," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat berbincang secara virtual, Kamis (7/10/2021).
Berdasarkan data yang dikantongi Pahala, KPK sudah menangani 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan bidang konstruksi hanya dalam kurun waktu setahun yakni sejak 2020 hingga 2021. "Padahal pandemi,"kata Pahala.
"Jadi ketika semua orang lagi sibuk soal kesehatan, ternyata konstruksi masih ada juga dan masih normal saja, tingkatan setiap tahun masih normal banyak. Oleh karena itu, kami pikir, masyarakat juga harus paham apa yang terjadi di sektor ini,"tambahnya.
Pahala mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Salah satunya, yakni tergabung dalam program pemerintah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Stranas bekerja sangat fokus berbasis apa yang ada kasus-kasus korupsi, jadi pencegahannya apa, hanya disebutkan di tiga fokus, lalu tiap fokus diturunkan menjadi rancangan aksi," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda