Hetifah Minta Pemerintah Fokus Peningkatan Kualitas Belajar Jarak Jauh
Selasa, 02 Juni 2020 - 16:33 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta agar pemerintah fokus pada peningkatan kualitas belajar jarak jauh di tengah pandemic Covid-19 karena, keselamatan anak didik harus menjadi prioritas. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta agar pemerintah fokus pada peningkatan kualitas belajar jarak jauh di tengah pandemic Covid-19 karena, keselamatan anak didik harus menjadi prioritas. “Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (2/6/2020). (Baca juga: Kemendikbud Diminta Siapkan Skenario Agenda Tahun Ajaran Baru)
Hetifah berpandangan, saat ini pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan seperti normal tetapi, keselamatan siswa tetap diutamakan. “Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada dari PJJ di tahun ajaran kemarin sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” jelasnya. (Baca juga: Pandemi Corona, Kemendikbud Diminta Benahi Sistem Belajar Jarak Jauh)
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T (terluar, terdepan dan terpencil). Juga peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. “Ke depan, sebaiknya kebijakan diarahkan ke sana, dibanding kembali melakukan 100% tatap muka,” terang Hetifah.
Namun demikian, Hetifah dapat memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan PJJ. Sehingga, di daerah tersebut sekolah harus dibuka agar memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Akan tetapi, itu sebagai opsi terakhir. Jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi.
“Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus Covid. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengumumkan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juni mendatang. Namun, bukan berarti sekolah akan serta merta dibuka di tahun ajaran baru karena, hal itu masih menunggu keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menunggu pengumuman resmi dari Mendikbud pekan depan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta agar pemerintah fokus pada peningkatan kualitas belajar jarak jauh di tengah pandemic Covid-19 karena, keselamatan anak didik harus menjadi prioritas. “Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” kata Hetifah kepada wartawan, Selasa (2/6/2020). (Baca juga: Kemendikbud Diminta Siapkan Skenario Agenda Tahun Ajaran Baru)
Hetifah berpandangan, saat ini pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan seperti normal tetapi, keselamatan siswa tetap diutamakan. “Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada dari PJJ di tahun ajaran kemarin sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” jelasnya. (Baca juga: Pandemi Corona, Kemendikbud Diminta Benahi Sistem Belajar Jarak Jauh)
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah 3T (terluar, terdepan dan terpencil). Juga peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. “Ke depan, sebaiknya kebijakan diarahkan ke sana, dibanding kembali melakukan 100% tatap muka,” terang Hetifah.
Namun demikian, Hetifah dapat memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan PJJ. Sehingga, di daerah tersebut sekolah harus dibuka agar memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Akan tetapi, itu sebagai opsi terakhir. Jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi.
“Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus Covid. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengumumkan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juni mendatang. Namun, bukan berarti sekolah akan serta merta dibuka di tahun ajaran baru karena, hal itu masih menunggu keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menunggu pengumuman resmi dari Mendikbud pekan depan.
(cip)
tulis komentar anda