Kisruh Partai Demokrat, Kubu AHY Sebut Moeldoko Dalang dan Yusril Wayangnya

Oleh karena itu, dia menambahkan, Demokrat kembali mempertanyakan kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Karena, seminggu sebelum putusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ada pertemuan antara Tim DPP Partai Demokrat dengan Tim Yusril. Saat itu penawarannya, benar Rp 100 miliar dan ada buktinya berupa tulisan tangannya. Tentu saja Demokrat kala itu menolak halus karena melampaui batas kepantasan, seolah-olah hukum bisa diperjualbelikan.

"Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif Rp 100 miliar," ujarnya.

"Faktanya, seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Moeldoko ditolak oleh Pemerintah. Sekarang, kami tidak bisa membayangkan, berapa KSP Moeldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Moeldoko yang salah dan kalah," tambah Herzaky.