PAN Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat: Tidak Selalu Harus Masuk Kabinet

JAKARTA - Pengamat Politik dari Populi Center Usep S Ahyar menilai bahwa masuknya partai politik (parpol) ke dalam koalisi pemerintahan tak selalu diajak masuk ke kabinet. Pernyataan ini menanggapi soal Partai Amanat Nasional (PAN) yang resmi bergabung parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin .

"Saya kira masuknya PAN ke koalisi ini kan, menurut saya bisa saja, tapi kan harus dihitung juga apa keuntungan misalnya dalam konteks politik jika PAN diajak masuk, apa kerugiannya. Saya kira mungkin juga masuk ke koalisi itu tidak selalu diajak masuk ke kabinet, saya kira," ujar Usep saat dihubungi, Sabtu (2/10/2021).

Menurut Usep, PAN yang baru saja bergabung ke koalisi memiliki kemungkinan mengisi kursi menteri yang bakal kena reshuffle kabinet. Kemudian, lanjut Usep, kekuatan politik koalisi pemerintah saat ini juga dinilai sudah cukup.



"Tapi kalaupun diajak di koalisi pemerintah di kabinet misalnya, menurut saya kalaupun ada dari PAN ya itu harus dilihat orang yang punya kapasitas, Bukan karena hanya pertimbangan politis saja karena dia saat ini mendukung pemerintah, saya kira harusnya begitu," kata Usep.

Usep menilai tidak selalu yang masuk koalisi pemerintah itu kemudian harus diajak masuk ke kabinet. Menurutnya, ada peran-peran yang harus dimainkan, misalnya di Parlemen.

Dia menambahkan tidak harus dari PAN tapi bisa dari Muhammadiyah misalnya yang diberi porsi untuk mengisi kursi menteri yang bakal kena reshuffle kabinet nantinya.

"Kita tahu juga sebenarnya secara resmi tidak ada hubungannya antara PAN dengan Muhammadiyah. Tapi ya bisa jadi banyak juga para jamaah Muhammadiyah berafiliasi ke PAN. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus langsung juga," tandas Usep.